Rupiah Terus Melemah, Kemenkeu Jamin APBN 2026 Masih Terkendali
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Keuangan memastikan APBN 2026 masih dalam batas aman meski rupiah melemah dan harga minyak global naik akibat konflik Timur Tengah.
- Penerimaan pajak tumbuh 22,1% secara tahunan hingga Mei 2026 menjadi penyangga utama defisit yang tercatat 0,70% terhadap PDB.
- Menteri Keuangan optimistis defisit akhir tahun bisa dijaga di bawah 3% dengan efisiensi belanja dan realokasi anggaran.
Kementerian Keuangan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih dalam kondisi terkendali, meskipun nilai tukar rupiah terus tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dan harga minyak global meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Herman Saheruddin, di sela-sela kegiatan di kantornya, Kamis (25/6/2026).
Menurut Herman, tekanan terbesar terhadap APBN saat ini bukan berasal dari pelemahan rupiah, melainkan dari lonjakan harga minyak dunia yang memaksa pemerintah menambah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Meski demikian, ia mengklaim pemerintah masih mampu mengelola beban tersebut melalui kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran ke sektor prioritas. “Dampak nilai tukar rupiah terhadap APBN sebenarnya bisa saling menyeimbangkan. Secara neto, dari hitungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal, masih manageable,” ujarnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mencatat defisit APBN hingga Mei 2026 mencapai Rp180,4 triliun, setara 0,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian ini disebut lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama karena pendapatan pajak melonjak 22,1% secara tahunan. Purbaya mengaitkan hal itu dengan keberhasilan reformasi perpajakan dan reorganisasi pegawai pajak yang digulirkan pemerintah.
Dalam kesempatan berbeda, Purbaya juga menyoroti peran sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengungkapkan bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap ekonomi hanya sekitar 7,7%, sementara sisanya berasal dari sektor swasta. Tanpa pergerakan sektor swasta, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61% tidak akan tercapai. “Strategi Presiden Prabowo untuk membangun perekonomian di pemerintah dan swasta berjalan baik,” tegasnya.
Purbaya optimistis defisit APBN hingga akhir 2026 dapat dijaga di bawah 3%, seiring dengan harapan normalisasi harga minyak global jika konflik Timur Tengah mereda. Selain itu, stimulus pemerintah seperti pencairan Gaji Ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara dan pensiunan dinilai mampu menopang daya beli masyarakat. Dari data konsumsi dan penjualan otomotif, menurut Purbaya, ekonomi Indonesia masih dalam fase ekspansi dan jauh dari bayang-bayang krisis seperti 1998.
Ke depan, tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah mempertahankan momentum pertumbuhan penerimaan pajak di tengah perlambatan ekonomi global serta mengelola risiko fiskal dari fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas. Akankah optimisme Kemenkeu ini bertahan jika tekanan eksternal berlanjut hingga akhir tahun?
