Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI Definitif, DPR Mulai Proses
Baca dalam 60 detik
- Presiden resmi mengirimkan surat presiden ke DPR dengan satu nama calon Gubernur BI, yaitu Destry Damayanti, yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas.
- Langkah ini menandai percepatan pengisian posisi puncak bank sentral setelah mundurnya Perry Warjiyo, sekaligus mengirim sinyal kesinambungan kebijakan moneter.
- Keputusan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan akan menjadi penentu utama arah kebijakan BI ke depan, terutama di tengah tekanan nilai tukar dan inflasi.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI pada Senin ini, mengajukan nama tunggal Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif. Langkah ini mengakhiri masa transisi kepemimpinan bank sentral yang berlangsung sejak Perry Warjiyo mengundurkan diri pada Juli 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyerahkan langsung surat tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen. Dalam keterangannya, Prasetyo menegaskan bahwa nama yang diajukan hanya satu, yakni Destry Damayanti, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur BI. "Namanya tunggal ya, satu nama, yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti," ujarnya.
Pengajuan nama ini bukan sekadar formalitas. Destry, yang telah lama berkarier di BI dan pernah menjabat sebagai Deputi Senior, dianggap sebagai figur yang memahami seluk-beluk kebijakan moneter. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah, menurut Prasetyo, menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada parlemen.
Bersamaan dengan Surpres untuk Gubernur, Presiden juga mengajukan calon pengganti untuk posisi Deputi Senior dan Deputi Gubernur BI yang saat ini berkurang satu orang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada posisi puncak, tetapi juga ingin memastikan kelengkapan struktur pimpinan BI agar kebijakan dapat berjalan optimal.
Bagi pasar dan pelaku usaha, kepastian kepemimpinan BI menjadi krusial. Di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah dan tekanan inflasi global, kehadiran Gubernur definitif diharapkan mampu memberikan sinyal stabilitas dan mengurangi ketidakpastian. Destry sendiri dikenal sebagai ekonom yang dekat dengan kebijakan makroprudensial, sehingga pasar mungkin menilai kelanjutan arah kebijakan yang sudah ada.
Konteks domestik yang perlu digarisbawahi adalah momentum ekonomi Indonesia yang sedang berusaha menarik investasi. Stabilitas institusi seperti BI menjadi prasyarat utama bagi investor asing. Dengan adanya calon definitif, diharapkan koordinasi antara pemerintah dan BI dalam mengelola kebijakan fiskal dan moneter semakin solid, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Meski demikian, pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana DPR akan menilai rekam jejak Destry, terutama dalam hal independensi bank sentral. Beberapa pengamat menilai bahwa meskipun Destry adalah kandidat internal yang kuat, DPR tetap harus memastikan bahwa ia mampu menjaga independensi BI dari intervensi politik. Ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah terhadap otonomi bank sentral.
Ke depan, proses di DPR akan menjadi sorotan. Jika disetujui, Destry akan menjadi Gubernur BI perempuan pertama dalam sejarah Indonesia, sebuah tonggak yang juga memiliki makna simbolis. Namun, jika terjadi penolakan atau penundaan, ketidakpastian akan kembali menghantui pasar. Semua mata kini tertuju pada agenda uji kelayakan yang akan dijadwalkan DPR dalam waktu dekat.
Akankah kepemimpinan definitif ini membawa angin segar bagi perekonomian nasional? Atau justru memunculkan dinamika baru yang perlu dicermati? Jawabannya akan mulai terlihat saat DPR memulai proses politiknya.
