Krisis Air Bersih di Aceh Besar: Ketika Karst Tak Lagi Mampu Menyimpan Air

Krisis air bersih yang melanda Aceh Besar bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan pahit yang dirasakan langsung oleh ribuan warga. Debit air dari kawasan karst Mata Ie, yang selama puluhan tahun menjadi andalan, terus menyusut drastis hingga membuat PDAM Tirta Mountala kewalahan memenuhi kebutuhan 14.234 pelanggan di tiga kecamatan.

Sejak 2017, mata air yang dulu melimpah ruah itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Mata Ie mengalami kekeringan total. Sejak itu, setiap musim kemarau—bahkan hanya dalam hitungan minggu tanpa hujan—warga seperti Rahmayani dan Ani harus berjibaku dengan air keruh dan bau tak sedap. Ani, warga Lambheu, bahkan terpaksa merogoh kocek Rp300.000 untuk membeli satu tangki air bersih pada 2024, saat krisis mencapai puncaknya.

Fenomena ini sudah diprediksi sejak lama. Abdillah Imron Nasution, Ketua Karst Aceh sekaligus ahli speleologi dari Universitas Syiah Kuala, pada 2008 telah memperingatkan bahwa Mata Ie akan kering dalam satu dekade. Kenyataannya, prediksi itu meleset hanya setahun—lebih cepat dari perkiraan. "Pasca-2017, baru kering, itu sudah kita ingatkan pada 2008 lewat diskusi dan publikasi. Tapi butuh peran semua pihak," ujarnya.

Kerusakan ekosistem karst menjadi biang keladi utama. Abdillah dan timnya mengidentifikasi 12 gua di kawasan Mata Ie, beberapa di antaranya rusak total. Ornamen gua berjatuhan, galian ditemukan setiap lima meter di Gua Landak, dan aktivitas manusia tanpa etika lingkungan memperparah kondisi. Di permukaan, penambangan batu gamping dan pembangunan infrastruktur beton masif terjadi. Akibatnya, air yang dulu mengalir sepanjang tahun (perennial) kini hanya muncul terputus-putus (intermittent) dan diperkirakan segera menjadi periodik. "Volume air yang masuk saat hujan sama persis dengan yang keluar. Tidak ada lagi air yang tersimpan di batuan," kata Abdillah.

Di sisi lain, PT Solusi Bangun Andalas (SBA), perusahaan semen yang beroperasi dekat permukiman, menjadi sorotan. Yeni Hartini dari Solidaritas Perempuan Aceh menduga aktivitas blasting dan perluasan kuari menyebabkan sumur-sumur warga ambles dan 36 rumah retak pada 2019. Namun, Quarry Manager SBA, Adi Handarbeni, membantah. "Kekeringan tidak ada kaitan dengan aktivitas perusahaan. Zona resapan air di Naga Umbang berbeda dengan perusahaan," klaimnya. Abdillah sendiri enggan menyimpulkan secara langsung, tetapi menekankan bahwa setiap intervensi di kawasan karst dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.

Di tengah krisis yang kian akut, secercah harapan muncul dari Karst Pucok Krueng di Desa Mon Ikeun. Kawasan ini dinilai masih memiliki fungsi hidrologis yang stabil. Teuku Mukhlis, Penyelidik Bumi dari Dinas ESDM Aceh, menyebutkan bahwa dari hasil inventarisasi sejak Februari 2025, Pucok Krueng memenuhi kriteria sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) sesuai Permen ESDM No. 17/2012. Namun, proses penetapan KBAK memakan waktu bertahun-tahun—Aceh baru memiliki satu KBAK, yaitu Karst Tamiang, yang prosesnya mencapai lima tahun. Sementara itu, aktivitas penambangan oleh SBA tetap berlangsung karena izinnya terbit sebelum wacana KBAK bergulir.

Pertanyaan besarnya, akankah pemerintah dan pemangku kepentingan mampu bergerak lebih cepat sebelum seluruh karst di Aceh Besar kehilangan fungsi vitalnya? Ataukah warga harus terus bergantung pada mobil tangki dan air yang semakin mahal?