Bantahan Keras: Klaim Indonesia Kuasai Harga Beras Global Hanyalah Hoaks

Sebuah unggahan video di Instagram yang menyebut Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia dan penghentian impor beras pada 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah, ternyata tidak berdasar. Faktanya, klaim tersebut adalah hoaks yang telah dibantah oleh berbagai sumber kredibel.

Penelusuran yang dilakukan oleh Tempo.co pada Selasa (23/6/26) menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci "Indonesia Kendalikan Harga Beras Dunia" tidak menemukan satu pun informasi valid dari media terpercaya yang mendukung klaim tersebut. Tidak ada bukti bahwa kebijakan domestik Indonesia mampu memengaruhi harga komoditas pangan utama dunia.

Sebaliknya, penurunan harga beras global yang terjadi belakangan ini dipicu oleh keputusan India yang membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk beras, pada April 2025. Sebelumnya, India memberlakukan pembatasan ekspor sejak 2022. Langkah ini segera diikuti oleh penurunan harga beras dari Thailand dan Vietnam, dua eksportir utama dunia.

Data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) melalui situs fas.usda.gov juga menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam perdagangan beras global tidak signifikan. Indonesia bukanlah pemain utama yang mampu menggerakkan pasar internasional.

Menurut Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember (FEB UNEJ), Adhitya Wardhono, Indonesia memang masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras tertentu seperti beras pecah industri, basmati, hom mali, dan kebutuhan khusus. Ia menegaskan bahwa penurunan harga komoditas ini lebih disebabkan oleh melimpahnya pasokan global, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.

Bagi pembaca di Indonesia, penting untuk tidak mudah percaya pada klaim viral yang tidak memiliki dasar faktual. Hoaks semacam ini dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang posisi Indonesia di pasar global dan memicu reaksi yang tidak perlu. Pemerintah Indonesia sendiri terus berupaya menjaga stabilitas harga beras dalam negeri melalui kebijakan impor selektif dan program peningkatan produksi lokal.

Ke depannya, masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menyaring informasi, terutama yang berkaitan dengan isu ekonomi sensitif seperti harga pangan. Dengan pemahaman yang benar, kita dapat menghindari kepanikan yang tidak perlu dan mendukung kebijakan pemerintah yang berbasis data.