Prabowo: MBG Bukan Sekadar Program Gizi, Melainkan Benteng Ketahanan Pangan Nasional

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah sekadar proyek populis, melainkan jawaban atas ancaman kelaparan yang nyata di tengah masyarakat. Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (24/6/2026), ia secara terbuka menantang pihak-pihak yang meragukan urgensi program ini untuk turun langsung dan berdialog dengan petani, nelayan, serta anak-anak yang menjadi sasaran utama MBG.

"Ada juga yang tidak setuju MBG. Harusnya mereka datang ke sini. Tanya petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?" ujar Prabowo. Baginya, kebutuhan pangan adalah persoalan paling mendasar yang tidak bisa ditawar. Ia menolak anggapan bahwa ada urusan yang lebih genting daripada perut lapar. "Orang perut lapar kalau tidak segera diisi, ya dia mati," tegasnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah peringatan berbagai lembaga internasional mengenai potensi peningkatan angka kelaparan global dalam beberapa tahun ke depan. Menurut Prabowo, jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan terus bertambah, sehingga setiap negara harus memperkuat ketahanan pangan domestiknya. Indonesia, menurutnya, berada dalam posisi yang lebih baik karena produksi pangan nasional meningkat dan mulai mencatat surplus pada sejumlah komoditas.

Prabowo juga menyoroti bahwa program MBG memiliki dampak ganda: selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga mendukung penyerapan hasil produksi pertanian dan perikanan dalam negeri. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi solusi gizi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat sektor pangan nasional. "Kondisi ini memungkinkan Indonesia membantu negara lain yang membutuhkan pasokan pangan maupun pupuk," tambahnya.

Bagi Indonesia, langkah ini menjadi krusial di tengah ketidakpastian rantai pasok global akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik. Dengan mengintegrasikan program gizi ke dalam strategi ketahanan pangan, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang tangguh dari hulu ke hilir. Para pengamat menilai bahwa pendekatan ini dapat menjadi model bagi negara berkembang lain yang menghadapi tantangan serupa.

Ke depan, keberhasilan MBG akan sangat bergantung pada konsistensi anggaran, distribusi yang tepat sasaran, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha pangan. Pertanyaan yang masih mengemuka: apakah infrastruktur logistik dan pengawasan di lapangan mampu menjamin bahwa setiap anak benar-benar menerima manfaat yang dijanjikan?