Israel Tolak Mundur dari Lebanon: AS Tak Ajukan Tuntutan Penarikan Pasukan

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak mengajukan tuntutan agar Israel menarik pasukannya dari Lebanon selatan. Pernyataan itu disampaikan Katz dalam sebuah konvensi pemimpin daerah di Tel Aviv pada Rabu (24/6/2026), sekaligus membantah salah satu syarat utama Lebanon dalam negosiasi gencatan senjata yang tengah berlangsung.

“Kami telah mengumumkan bahwa kami tidak akan mundur, dan saat ini—ini adalah pencapaian diplomatik—tidak ada tuntutan Amerika agar Israel menarik diri dari Lebanon,” ujar Katz. Ia menambahkan bahwa ia telah menyampaikan kepada Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada Presiden Donald Trump, bahwa kehadiran militer Israel di sana bertujuan melindungi warga di wilayah utara Israel.

Netanyahu, dalam pidato di konferensi yang sama, menegaskan kembali bahwa pasukan Israel tidak akan ditarik. “Selama saya menjadi perdana menteri, kami akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon selatan—selama diperlukan,” katanya. Ia juga mengklaim bahwa tentara Israel kini sedang “membongkar seluruh infrastruktur darat Hizbullah.”

Sikap keras Israel ini langsung mendapat respons dari Presiden Lebanon, Joseph Aoun, yang menolak pendudukan Israel di selatan negaranya. Aoun juga mengecam campur tangan asing dalam urusan Lebanon—sindiran terhadap dukungan Iran terhadap Hizbullah. Sementara itu, Teheran menegaskan bahwa perdamaian di Lebanon merupakan pilar fundamental untuk mencapai kesepakatan definitif dengan Washington guna mengakhiri perang Timur Tengah secara keseluruhan.

Konflik ini bermula pada 2 Maret 2026, ketika Hizbullah melancarkan roket ke Israel sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran dalam serangan AS-Israel. Israel kemudian melancarkan serangan udara dan ofensif darat yang menyebabkan pendudukan zona aman sepanjang 10 kilometer di Lebanon selatan. Hingga kini, Israel bersikeras tetap menguasai wilayah tersebut, dan Netanyahu pada Senin (22/6) menyatakan bahwa pasukan Israel memiliki “kebebasan penuh untuk bertindak menggagalkan ancaman langsung maupun yang berkembang.”

Bagi Indonesia, konflik ini memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah yang menjadi salah satu mitra dagang utama dan sumber energi. Eskalasi berkepanjangan berpotensi mengganggu pasokan minyak global dan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia kerap menjadi sorotan dalam isu-isu Palestina dan Lebanon, sehingga perkembangan ini perlu dicermati oleh para pemangku kepentingan di Jakarta.

Dengan negosiasi yang masih berjalan tanpa titik terang, pertanyaan besarnya adalah: akankah tekanan internasional mampu melunakkan sikap Israel, atau justru konflik akan semakin meluas? Jawabannya mungkin akan ditentukan dalam beberapa pekan ke depan, terutama setelah putaran kelima perundingan di Washington.