Bakom Bantah Ada Pengkondisian Demo Pro MBG: Pemerintah Hormati Semua Pendapat

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI membantah keras dugaan bahwa gelombang demonstrasi yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini merupakan hasil rekayasa atau pengkondisian dari pihak pemerintah. Tuduhan tersebut dinilai tidak berdasar dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengintervensi atau mengarahkan aksi massa, baik yang pro maupun kontra terhadap suatu kebijakan. “Posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat dan suara masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6). Menurutnya, justru dengan adanya beragam ekspresi publik, pemerintah bisa mengevaluasi dan menyempurnakan program prioritas tersebut.

Pernyataan ini muncul di tengah maraknya aksi dukungan terhadap MBG di sejumlah daerah, yang merupakan respons balik dari demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang menuntut evaluasi total program tersebut. Situasi ini menunjukkan polarisasi opini publik yang semakin tajam, namun pemerintah berusaha menempatkan diri sebagai fasilitator yang netral.

Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pembenahan internal. Kurnia menekankan bahwa dengan adanya pimpinan baru di BGN, perbaikan implementasi MBG dilakukan di semua lini, termasuk standardisasi tata kelola dan efisiensi anggaran. Salah satu langkah konkret adalah penghentian sementara distribusi MBG selama libur sekolah, yang juga berdampak pada penghematan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk mendukung penataan program. Dengan asumsi penghentian insentif sebesar Rp6 juta per hari per SPPG selama 18 hari, BGN memperkirakan efisiensi anggaran mencapai sekitar Rp3 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengelola program secara lebih bertanggung jawab di tengah kritik yang terus mengemuka.

Ke depan, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara responsivitas terhadap aspirasi publik dan efektivitas program MBG yang telah menjadi salah satu andalan Presiden. Pertanyaan yang masih menggantung: mampukah BGN yang baru benar-benar menjawab kritik tanpa harus mengorbankan esensi program?