Ancaman Karhutla di Kalimantan Meningkat: 91% Hotspot Berada di Area Konsesi

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kembali mengancam dengan pola yang mengkhawatirkan: hampir seluruh titik panas terkonsentrasi di kawasan konsesi perusahaan. Data pemantauan menunjukkan bahwa dari 9.853 hotspot yang terdeteksi di kawasan hidrologis gambut (KHG) sepanjang Januari hingga April 2026, sebanyak 8.983 titik atau 91 persen berada di area izin usaha, baik hak guna usaha maupun perizinan pemanfaatan hutan.

Fakta ini mengindikasikan bahwa degradasi ekosistem gambut akibat aktivitas bisnis menjadi pemicu utama, bukan semata faktor alam seperti kemarau panjang. Menurut Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut, pembukaan kanal untuk kepentingan usaha di berbagai daerah telah menurunkan muka air tanah, membuat lahan gambut lebih kering dan mudah terbakar. "Setiap provinsi dinamikanya beda-beda. Ada yang disebabkan karena proyek strategis nasional, ada yang agro-ekstraktif," ujarnya.

Indra Syahnanda, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar, menegaskan bahwa karhutla di provinsinya bukan sekadar akibat cuaca kering atau krisis iklim. Walhi menemukan banyak kawasan KHG seluas sekitar 2,79 juta hektar yang berubah fungsi dari kawasan lindung menjadi area budidaya. "Ada yang salah dengan tata kelola lahan gambut," katanya. Ia menyayangkan penanganan pemerintah yang lebih fokus pada pemadaman ketimbang pemulihan ekosistem. Februari lalu, seorang perempuan lanjut usia di Mempawah meninggal dunia akibat terpapar asap karhutla—sebuah tragedi yang menurut Walhi bisa menjadi pertanda buruk.

Ancaman serupa juga mengintai Kalimantan Tengah. Janang Palanungkai, Direktur Walhi Kalteng, memperkirakan karhutla tahun ini meningkat sekitar 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Ia menyoroti program cetak sawah yang merupakan kelanjutan proyek food estate, yang justru menyasar lahan gambut. Pada 2025, pemerintah menargetkan pembukaan sawah baru seluas 75.000 hingga 85.740 hektar di Kapuas dan Pulang Pisau dengan alokasi anggaran Rp3 triliun. "Yang paling kami sorot, aktivitas cetak sawah dilakukan di lahan gambut," ucap Janang. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan upaya pengurangan risiko bencana, mengingat kebakaran berulang di Kalteng telah terjadi sejak proyek lahan sejuta hektar era 1990-an.

Kitso Kusin, akademisi Jurusan Kehutanan Universitas Palangka Raya, memaparkan bahwa proyek lahan sejuta hektar pada 1996-1997 membuka kanal-kanal besar di kubah gambut, menyebabkan gambut mengering dan rentan terbakar. Data pemantauan muka air tanah periode 2004-2021 menunjukkan hubungan erat antara penurunan muka air tanah dan kebakaran besar. Pada 2004, kedalaman muka air tanah mencapai 80 cm dan terjadi kebakaran; pada 2006 turun hingga 1,2 meter; dan puncaknya pada 2015 serta 2019. "Semakin dalam muka air tanah turun, semakin tinggi risiko kebakaran gambut," jelasnya. Karakteristik kebakaran gambut yang menjalar hingga lapisan bawah membuat api sulit padam dan menghasilkan asap tebal berkepanjangan.

Di Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, menyebut bahwa 51 persen wilayah provinsi dibebani izin usaha, menyisakan sedikit ruang bagi kawasan penyangga lingkungan. Daerah rawa gambut yang seharusnya berfungsi sebagai spons alami—menyerap karbon dan menyimpan air—kini kering akibat kanal drainase. Akibatnya, saat kemarau muncul karhutla, dan saat hujan banjir semakin sering terjadi. Penegakan hukum terhadap korporasi pun lemah: dari tujuh perusahaan yang dilaporkan Walhi pada 2023 karena membiarkan kebakaran di konsesinya, hanya satu yang ditindaklanjuti. "Bahkan, ada lokasi yang terbakar, kurang dari tiga bulan kemudian sudah berubah menjadi tanaman sawit," ungkap Rafiq.

BMKG Stasiun Klimatologi Kalsel memprediksi puncak musim kemarau 2026 datang lebih awal—maju hingga lebih dari satu bulan di 56 persen wilayah—dengan curah hujan di bawah normal. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus-September, dan 85,6 persen wilayah Kalsel akan mengalami kemarau lebih panjang dari normal. Wiji Cahyadi, Kapokja Pengelolaan Data BMKG, mengimbau kewaspadaan ekstra. "Pada September, hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan kategorinya cukup tinggi," katanya. Pertanyaannya, akankah pemerintah dan pelaku usaha serius melakukan pencegahan sebelum api kembali melalap gambut dan mengulang bencana asap tahun-tahun sebelumnya?