Sekolah Rakyat: 43 Ribu Anak Kembali Bersekolah, Seskab Bantah Isu Mutu Rendah

Pemerintah memastikan Sekolah Rakyat mampu bersaing dengan institusi pendidikan lain, membantah anggapan bahwa kualitasnya rendah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan hal itu di tengah sorotan publik terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet, Teddy menyebut hingga Agustus 2026, lebih dari 43 ribu anak yang sebelumnya putus sekolah, tidak bersekolah, atau hidup di jalanan telah kembali mendapatkan akses pendidikan. Program ini tidak hanya mengembalikan mereka ke bangku sekolah, tetapi juga menyediakan tempat tinggal, makanan bergizi, layanan kesehatan, serta pembinaan karakter.

“Sekolah Rakyat tidak bermutu, kata siapa?” ujar Teddy, menanggapi skeptisisme yang berkembang di masyarakat. Ia menekankan bahwa desain program ini justru dirancang untuk memberi kesempatan kedua bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

Klaim kualitas tersebut diperkuat oleh capaian siswa. Tujuh pelajar Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 26 Makassar berhasil meraih juara di Olimpiade Nasional Indonesia (ONI), Kompetisi Sains Pelajar Dalton (KPSD), dan Airlangga Competition. Prestasi mereka mencakup bidang Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia, dan Sejarah.

Menurut Teddy, prestasi itu membuktikan bahwa anak-anak dari latar belakang sulit mampu berprestasi jika diberi lingkungan yang mendukung. Ia menambahkan, pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya mengejar keunggulan akademik, tetapi juga membentuk akhlak mulia. “Di sini akan lahir anak-anak yang tidak hanya pintar, tetapi juga anak-anak yang beradab,” katanya.

Bagi Indonesia, program ini memiliki arti strategis. Di tengah tingginya angka anak tidak sekolah—yang menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih mencapai ratusan ribu jiwa—Sekolah Rakyat menjadi instrumen intervensi langsung. Namun, pengamat pendidikan mengingatkan bahwa keberhasilan jangka panjang tidak cukup diukur dari jumlah siswa yang masuk, melainkan dari kualitas lulusan dan kemampuan mereka berintegrasi ke dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Sejauh ini, pemerintah belum merinci mekanisme evaluasi kurikulum dan kesetaraan ijazah dengan sekolah reguler. Pertanyaan tentang transisi siswa setelah lulus juga masih menggantung. Apakah mereka akan mendapat pendampingan untuk melanjutkan studi atau memasuki pasar kerja?

Dengan skala yang terus diperluas, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi model pendidikan inklusif yang patut ditiru. Namun, tanpa transparansi anggaran dan indikator mutu yang jelas, program ini berisiko menjadi sekadar proyek citra. Publik tentu berharap capaian 43 ribu anak itu bukan sekadar angka, melainkan awal dari perubahan nasib yang nyata.