Polri Tak Sekadar Jaga Keamanan: Peran Baru dalam Ketahanan Pangan Nasional
Baca dalam 60 detik
- Bedah buku 'Mengawal Pangan Menuai Aman' mengungkap perluasan tugas Polri ke ranah distribusi dan stabilitas pangan, bukan sekadar produksi.
- Guru Besar UI menilai pendekatan Polri dalam ketahanan pangan melampaui fungsi keamanan konvensional, mencakup pengawasan rantai pasok hulu-hilir.
- Digitalisasi dan big data didorong untuk memperkuat pengendalian program pangan, sejalan dengan target swasembada pemerintah.

Polri tidak lagi sekadar menjadi penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam sebuah forum bedah buku di Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026), peran institusi itu diperluas hingga ke ranah strategis ketahanan pangan nasional—sebuah fungsi yang oleh para akademisi dinilai melampaui tugas kepolisian konvensional.
Acara yang digelar dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 itu membedah buku berjudul "Mengawal Pangan Menuai Aman" karya Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama dua perwira tinggi lainnya. Buku yang telah tercatat di HAKI dengan nomor 001297886 ini menyoroti pengalaman dan refleksi kebijakan pengawalan program pangan, khususnya komoditas jagung, dari hulu hingga hilir.
Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, yang menjadi salah satu penanggap, menilai buku tersebut berhasil memotret keterkaitan antara produksi, distribusi, pengawasan, dan stabilitas nasional dalam satu kerangka utuh. Menurutnya, langkah Polri dalam mendukung ketahanan pangan menunjukkan pendekatan yang melampaui fungsi keamanan konvensional. "Ketahanan pangan adalah isu strategis yang langsung bersinggungan dengan stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan negara," ujarnya.
Prof. Semiarto juga mendorong penguatan pendekatan berbasis data, indikator kinerja, serta pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan big data untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian program pangan di masa depan. Hal ini sejalan dengan tren global di mana sektor keamanan mulai mengadopsi teknologi untuk mendukung ketahanan nasional.
Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Masdar Hilmy, menyoroti dimensi moral dan kemanusiaan dalam ketahanan pangan. Menurutnya, menjaga ketersediaan pangan bukan hanya soal ekonomi dan keamanan, melainkan bentuk pengabdian negara dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Inspektur Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, drh. Pujo Harmadi, menambahkan bahwa sinergi lintas sektor mutlak diperlukan untuk memastikan produksi, distribusi, dan stabilitas pangan berjalan optimal.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa buku ini disusun untuk mendokumentasikan praktik baik dan pembelajaran di lapangan. "Ketahanan pangan bukan hanya soal hasil panen, tetapi juga tentang ketahanan bangsa. Ketika pangan terjaga, stabilitas sosial lebih kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan negara memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan global," ujarnya.
Bagi Indonesia, perluasan peran Polri ini memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Dengan pengawasan yang lebih ketat di jalur distribusi dan penggunaan teknologi, diharapkan rantai pasok pangan nasional semakin efisien. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan pendekatan ini tidak tumpang tindih dengan kewenangan kementerian lain, serta bagaimana mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan nelayan di daerah.



