Rumah Digusur Demi Proyek Raksasa, Warga Hanoi Lawan dengan Doa dan Kaus
Baca dalam 60 detik
- Rencana pembangunan kembali kawasan tepi Sungai Merah di Hanoi seluas 11.000 hektare berpotensi menggusur 250.000 jiwa.
- Warga yang enggan berseberangan langsung dengan otoritas komunis memilih protes diam-diam melalui doa bersama dan spanduk bernada hati-hati.
- Proyek senilai 30 miliar dolar AS ini memicu kekhawatiran akan kompensasi di bawah harga pasar dan ketimpangan antara hunian baru yang mewah dengan kehidupan warga saat ini.

Warga Hanoi mulai menunjukkan perlawanan publik yang langka terhadap proyek pembangunan kembali kawasan tepi Sungai Merah—sebuah mega-proyek senilai 30 miliar dolar AS yang berpotensi menggusur sekitar 250.000 jiwa. Lewat doa hening, spanduk bernada hati-hati, dan kaus bertuliskan pesan, mereka berusaha menyelamatkan rumah dan tanah leluhur yang telah dihuni selama beberapa generasi.
Rencana induk berusia 100 tahun yang baru disetujui bulan lalu itu mencakup pembongkaran ribuan rumah untuk memberi jalan bagi jembatan dan infrastruktur lain di area seluas 11.000 hektare—hampir seukuran Kota Paris. Kawasan yang semula dipenuhi permukiman padat, pasar tradisional, kebun rindang, dan makam leluhur itu akan disulap menjadi kompleks perumahan mewah dan taman. Pemerintah kota berjanji membangun hingga 85.000 unit hunian baru di pinggiran kota sebagai tempat relokasi, dengan prinsip bahwa kondisi baru akan setara atau lebih baik dari sebelumnya.
Namun, warga yang sudah terkena dampak penggusuran sebelumnya mengeluhkan kompensasi di bawah harga pasar. Mereka juga meragukan kecepatan pembangunan hunian pengganti dan kemampuan membayar sewa sementara. Kekhawatiran lain muncul karena proyek ini dikerjakan oleh konsorsium tiga pengembang swasta dalam skema kerja sama pemerintah-swasta, sehingga warga mencium aroma keuntungan perusahaan dari apartemen mewah yang menggantikan rumah mereka.
Bentrokan keras terakhir terkait sengketa lahan di Hanoi terjadi pada 2020, ketika demonstrasi menentang pembebasan tanah untuk bandara berujung tewasnya tiga polisi dan satu warga. Dua pengunjuk rasa kemudian divonis hukuman mati dan puluhan lainnya dipenjara. Sejak itu, aksi protes terbuka semakin jarang terjadi, kata Tuong Vu, pakar Vietnam dari Universitas Oregon. Namun, kali ini warga memilih cara lebih halus: doa bersama di vihara, spanduk yang sengaja tidak menggunakan kata 'protes' atau 'menentang', dan kaus dengan pesan yang hanya terbaca jika diperhatikan saksama.
Seorang warga bernama Hoa mengaku hidup dalam ketakutan karena tidak tahu kapan akan diusir dari rumah dua lantai yang menjadi tabungan hidupnya. Pekan lalu, ia ikut serta dalam acara doa di sebuah vihara Buddha—doa untuk perdamaian yang merupakan permohonan terselubung agar rumahnya tidak digusur. Ratusan warga telah menghadiri acara serupa yang diorganisir secara anonim dan disebarkan lewat media sosial. Di jalan lain, seorang pria bernama Duc bersama tetangganya memasang spanduk bertuliskan, "Kami mendesak otoritas setempat untuk mempertimbangkan aspirasi warga dalam mempertahankan komunitas yang ada." Pemerintah setempat memintanya menurunkan spanduk itu, namun puluhan spanduk serupa bermunculan di rumah-rumah lain, meski sebagian besar hanya bertahan beberapa hari.
Bagi Indonesia, kisah ini menjadi pengingat akan dilema serupa yang kerap terjadi di berbagai daerah: pembangunan infrastruktur berskala besar sering berbenturan dengan hak masyarakat atas tanah dan tempat tinggal. Di Hanoi, ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial masih jauh dari selesai. Pertanyaan yang menggantung: akankah proyek ini berjalan mulus tanpa gejolak, atau justru memicu perlawanan yang lebih terbuka di masa depan?



