Tingkat Kepemilikan Senjata Sipil Thailand Tertinggi di ASEAN: 15,1 per 100 Penduduk

Bangkok – Thailand mencatatkan diri sebagai negara dengan estimasi kepemilikan senjata api sipil tertinggi di kawasan ASEAN, yakni 15,1 pucuk per 100 penduduk. Angka ini berdasarkan data Small Arms Survey pada 2017 yang masih menjadi rujukan hingga kini, dan kembali menjadi sorotan setelah dua insiden penembakan di sekolah mengguncang negeri Gajah Putih sepanjang 2026.

Data tersebut mengungkap total senjata api di tangan warga sipil Thailand mencapai 10,3 juta unit, dengan 4,1 juta di antaranya tidak terdaftar. Angka ini jauh melampaui negara tetangga seperti Kamboja yang hanya 4,5 per 100 penduduk, Filipina 3,6, dan Malaysia yang hanya 0,7. Bahkan Indonesia tercatat hampir nol dalam estimasi tersebut.

Angka ini bukan sekadar statistik belaka. Dua peristiwa penembakan di sekolah dalam enam bulan terakhir—termasuk serangan mematikan di Debsirin Nonthaburi School pada 7 Agustus yang menewaskan korban jiwa—telah memicu janji pemerintah Thailand untuk memperketat kontrol senjata. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul langsung merespons dengan rencana kebijakan baru.

Menariknya, data Small Arms Survey ini bukanlah hasil sensus fisik, melainkan estimasi ahli yang menggabungkan informasi pemerintah, survei, dan penilaian pakar. Karena itu, angka tersebut tidak bisa diartikan bahwa 15,1 persen populasi Thailand memiliki senjata, sebab satu orang bisa memiliki lebih dari satu pucuk. Keterbatasan data ini juga diakui oleh lembaga riset tersebut, terutama untuk senjata yang tidak terdaftar.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi pelajaran berharga. Meski angka kepemilikan senjata di dalam negeri sangat rendah, kasus di Thailand menunjukkan bahwa celah regulasi dan pengawasan yang longgar dapat berujung pada tragedi berulang. Indonesia sendiri memiliki aturan ketat melalui Perpol tentang senjata api, namun kasus penyalahgunaan senjata oleh aparat atau warga sipil tetap menjadi perhatian publik.

Rentetan insiden kekerasan bersenjata di Thailand—dari penembakan di pusat perbelanjaan Bangkok pada 2023, serangan di pasar makanan pada 2025, hingga tragedi di pusat penitipan anak Nong Bua Lamphu pada 2022—menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Meski belum ada bukti kausal langsung antara tingkat kepemilikan senjata dan angka kekerasan, kasus-kasus ini memaksa pemerintah untuk meninjau ulang sistem perizinan dan akses terhadap senjata api.

Pakar keamanan menilai bahwa regulasi yang ada saat ini belum mampu menutup celah penyalahgunaan, terutama untuk senjata yang diwariskan atau dipinjamkan. Dalam kasus Debsirin, senjata yang digunakan bahkan terdaftar secara legal atas nama kakek pelaku yang masih di bawah umur. Hal ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata di lingkungan keluarga.

Ke depan, pemerintah Thailand dihadapkan pada dilema: menyeimbangkan hak kepemilikan senjata yang dijamin konstitusi dengan kebutuhan mendesak akan keamanan publik. Akankah janji pengetatan kontrol ini benar-benar direalisasikan, atau hanya menjadi respons sesaat atas tekanan publik? Pertanyaan ini akan menentukan arah kebijakan senjata api di Thailand—dan menjadi cermin bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam mengelola isu serupa.