Prabowo Kembali Kritik Pakar Tak Patriotik: Impor Beras Hancurkan Petani

Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah pakar yang dinilainya tidak memiliki jiwa patriotisme dalam konteks kebijakan impor beras. Dalam pidato di Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6), ia menegaskan bahwa argumen efisiensi yang kerap dikemukakan para intelektual justru mengabaikan nasib petani Indonesia.

Prabowo mengungkapkan kekesalannya terhadap pandangan yang menganggap petani lokal tidak efisien dibandingkan petani Vietnam. Menurutnya, logika semacam itu berbahaya karena mengorbankan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. "Banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia," ujarnya.

Kritik tersebut disampaikan dengan merujuk pada pengalamannya saat menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Saat itu, ia menemui Menko Perekonomian Aburizal Bakrie untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana impor beras yang dinilainya akan merugikan petani, terutama saat musim panen. "Apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal," katanya.

Namun, usulan Prabowo ditolak oleh salah satu penasihat Aburizal yang justru mendorong impor dengan alasan efisiensi. Penasihat tersebut, menurut Prabowo, menyatakan bahwa petani Vietnam lebih efisien sehingga lebih baik membeli beras dari Vietnam. "Saya kaget, saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya ini salah besar," kenangnya.

Pernyataan Prabowo ini menjadi pengingat akan perdebatan klasik antara efisiensi pasar dan perlindungan petani lokal. Di satu sisi, impor beras dapat menekan harga dan memenuhi kebutuhan konsumen, namun di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi mematikan usaha tani domestik. Dalam konteks Indonesia, di mana sebagian besar petani adalah petani kecil dengan akses terbatas pada teknologi dan modal, argumen efisiensi seringkali tidak sejalan dengan realitas di lapangan.

Kritik terhadap "pakar tidak patriotik" juga menimbulkan pertanyaan tentang peran intelektual dalam kebijakan publik. Apakah mereka harus mengedepankan idealisme atau realitas pasar? Prabowo tampaknya memilih untuk membela petani sebagai prioritas, sejalan dengan visi swasembada pangan yang kerap ia gaungkan. Ke depan, pemerintah perlu mencari keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan petani, agar kedaulatan pangan tidak sekadar menjadi slogan.