Brunei Darussalam Catat Emisi Karbon Per Kapita Tertinggi di ASEAN pada 2024
Baca dalam 60 detik
- Emisi CO2 per kapita Brunei mencapai 32,8 ton per tahun, tertinggi di kawasan ASEAN dan jauh di atas rata-rata global.
- Ketergantungan pada sektor minyak dan gas serta populasi yang kecil menjadi faktor utama tingginya angka tersebut.
- Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan target pengurangan emisi.
Brunei Darussalam menempati posisi teratas sebagai negara dengan emisi karbon dioksida (CO2) per kapita tertinggi di ASEAN pada 2024, berdasarkan data Global Carbon Budget 2025 yang diolah oleh platform Our World in Data. Angka ini menempatkan negara berpenduduk sekitar 450.000 jiwa itu di atas Singapura dan Malaysia dalam hal jejak karbon per individu.
Menurut laporan yang disorot oleh The Star, emisi CO2 per kapita Brunei mencapai 32,8 ton per tahun—masuk dalam kategori "sangat tinggi" menurut Climate Change Tracker. Sebagai perbandingan, Malaysia mencatat 8,16 ton per kapita pada periode yang sama, sementara rata-rata global hanya 4,73 ton per kapita. Total emisi gas rumah kaca Brunei diperkirakan sekitar 15,2 megaton setara CO2, atau hanya 0,03 persen dari emisi global.
Angka per kapita yang melonjak ini tidak terlepas dari struktur ekonomi Brunei yang sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Ekspor hidrokarbon masih menjadi tulang punggung pendapatan negara, sementara jumlah penduduk yang relatif kecil membuat emisi per orang tampak lebih besar dibandingkan negara dengan populasi lebih padat seperti Indonesia atau Thailand.
Fenomena ini mencerminkan dilema klasik negara produsen bahan bakar fosil: bagaimana mengurangi emisi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Brunei telah menyusun kebijakan iklim nasional melalui Brunei Darussalam National Climate Change Policy (BNCCP) yang menargetkan penurunan emisi seraya mendorong pembangunan berkelanjutan. Fokus kebijakan meliputi efisiensi energi, adopsi energi terbarukan, kendaraan listrik, mekanisme harga karbon, dan konservasi hutan.
Bagi Indonesia, data ini menjadi pengingat bahwa transisi energi bukanlah perkara mudah, terutama bagi negara yang masih mengandalkan sumber daya alam. Meskipun emisi per kapita Indonesia lebih rendah (sekitar 2,3 ton pada 2021 menurut data Bank Dunia), total emisi nasional tetap besar karena populasi yang masif. Tren kenaikan emisi di kawasan ASEAN—didorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi—menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih agresif.
Para ahli menekankan bahwa pencapaian target net-zero memerlukan kombinasi sumber energi bersih, peningkatan efisiensi, inovasi teknologi, dan penguatan kebijakan iklim. Tanpa langkah konkret, negara-negara ASEAN berisiko gagal memenuhi komitmen Perjanjian Paris. Pertanyaannya kini: mampukah Brunei dan tetangganya memutus ketergantungan pada bahan bakar fosil sebelum titik kritis tercapai?
