Sepuluh Tahun Brexit: Kemerdekaan yang Mahal bagi Inggris

Sepuluh tahun setelah Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa, harga yang harus dibayar atas kemerdekaan itu mulai terlihat jelas: ekonomi yang lesu, isolasi politik, dan rasa percaya diri yang berlebihan. Dalam analisisnya untuk Bloomberg Opinion, sejarawan dan kolumnis Max Hastings mengungkapkan bahwa kebebasan yang dirayakan para pendukung Brexit ternyata datang dengan beban yang tak terduga.

Pada 23 Juni 2016, saat kubu 'Leave' menang tipis dalam referendum, Nigel Farage menyambutnya sebagai “Hari Kemerdekaan” dan “kemenangan rakyat biasa”. Dua tahun kemudian, Boris Johnson naik ke pucuk pimpinan dengan janji “Get Brexit Done”. Namun, menurut Hastings, realitas yang dihadapi Inggris saat ini jauh dari narasi kemenangan itu. Negara itu kini hidup di luar kemampuan finansialnya, dan Brexit menjadi kontributor utama kesulitan ekonomi, meskipun hanya Partai Demokrat Liberal yang berani mengakuinya secara terbuka.

Hastings mencatat bahwa janji-janji kampanye Brexit, seperti klaim bahwa £350 juta per minggu yang “diselamatkan” dari UE bisa dialokasikan ke layanan kesehatan nasional, adalah kebohongan yang sama absurdnya dengan janji Donald Trump. Namun, seperti halnya di Amerika, kebohongan itu berhasil mempengaruhi opini publik. “Kita hidup di era pasca-kebenaran,” kata seorang teman sinis Hastings saat itu.

Kesalahan strategis juga dilakukan oleh mantan Perdana Menteri David Cameron, yang pada 2013 dengan gegabah menjanjikan referendum untuk meredam pemberontakan sayap kanan di partainya. Mantan Gubernur Bank of England, Mervyn King, saat itu memperingatkan bahwa keputusan itu bodoh karena pada 2017 Inggris belum tahu bentuk Eropa yang akan ditinggalkan. King juga meramalkan bahwa jika Inggris yang memutuskan “pesta”, mitra-mitra Eropa akan menghukumnya. Prediksi itu terbukti akurat: sejak 2016, Brussels selalu menuntut persyaratan keras untuk setiap konsesi.

Bagi Indonesia, dinamika Brexit menawarkan pelajaran berharga tentang risiko isolasionisme di tengah ekonomi global yang saling terhubung. Ketika negara-negara besar seperti AS dan China pun membayar mahal untuk kebijakan unilateral, Inggris—sebagai negara berukuran menengah—semakin rentan tanpa blok perdagangan. Sikap anti-imigran yang mengiringi Brexit juga relevan dengan diskusi di Indonesia tentang nasionalisme ekonomi dan keterbukaan.

Hastings menyebut empat tokoh utama yang bertanggung jawab atas Brexit: Cameron karena ambisinya, Paul Dacre (editor Daily Mail) sebagai propagandis anti-Eropa, Johnson sebagai populis brilian namun amoral, dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker yang kerap melontarkan hinaan kepada rakyat Inggris. Namun, ia menekankan bahwa masa depan lebih penting. Menurutnya, Inggris tidak akan bergabung kembali dengan UE dalam 20 tahun ke depan karena Brussels akan menetapkan standar yang terlalu tinggi.

Fenomena “heart over head” juga terlihat di kalangan petani Inggris, yang ekonominya terpuruk setelah Brexit namun tetap memilih keluar. “Hati mengalahkan kepala,” kata seorang petani kepada Hastings. Sikap ini mencerminkan nasionalisme yang mengakar, yang diperkuat oleh xenophobia terhadap imigran Eropa. Ironisnya, migrasi bersih justru meningkat rata-rata 340.000 per tahun setelah referendum, dan kerja sama Eropa untuk mengendalikannya semakin sulit.

Meskipun jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Inggris menganggap Brexit sebagai kesalahan, kelompok nasionalis minoritas diperkirakan masih akan mendominasi politik. Partai Reform UK pimpinan Farage mungkin kalah dalam pemilu sela Makerfield, tetapi masih berpotensi memenangkan pemilu nasional berikutnya. Bagi Hastings, kemenangan mereka akan menjadi tragedi bagi Inggris, didukung oleh politisi dan editor surat kabar yang enggan mengakui bahwa nasionalisme bukanlah jawaban—kecuali mungkin untuk sepak bola.

Pertanyaan yang kini menggantung: akankah Inggris terus terperangkap dalam nostalgia kejayaan masa lalu, atau berani menghadapi realitas pahit bahwa kemerdekaan tanpa kerja sama regional adalah ilusi yang mahal?