Seni Jalanan di Singapura: Antara Kreativitas dan Regulasi yang Kaku

Seorang seniman muda di Singapura harus merelakan karyanya yang dibuat dengan teknik power-washing di trotoar Stasiun MRT Mountbatten dihapus setelah adanya keluhan dari warga. Insiden yang terjadi pada bulan lalu ini kembali membuka perdebatan lama tentang sejauh mana kebebasan berekspresi di ruang publik boleh dijalankan di negara kota yang terkenal dengan aturan ketatnya.

Marcus Pang, seniman di balik karya bertuliskan "Heart of Mountbatten", menggunakan alat semprot bertekanan tinggi untuk membersihkan kotoran di permukaan beton hingga membentuk tulisan dan gambar hati. Teknik yang dikenal sebagai "reverse graffiti" ini tidak menggunakan cat atau bahan kimia berbahaya—Pang mengklaim hanya menggunakan air hujan. Namun, seorang pelapor menganggapnya sebagai penyemprotan bahan kimia, yang kemudian memicu penyelidikan oleh SMRT dan polisi. Meskipun polisi tidak menemukan pelanggaran, karya tersebut tetap dihapus.

Kasus Pang bukanlah yang pertama. Sebelumnya, seniman Sam Lo pada 2012 terjerat hukum karena mengecat kata-kata di jalan, dan Priyageetha Dia pada 2017-2018 harus berurusan dengan otoritas setelah mengecat tangga HDB dengan warna emas. Pada 2024, mural seorang wanita samsui di Chinatown juga menjadi perbincangan hangat. Pola yang sama selalu berulang: keluhan, identifikasi pelanggaran aturan, tindakan penegakan, dan penghapusan karya.

Menariknya, seni jalanan justru dirayakan ketika dipajang di galeri atau museum. Pada 2018, ArtScience Museum menggelar pameran "Art from the Streets" yang sukses, dan setahun kemudian seniman jalanan kenamaan New York, Futura, memilih Singapura untuk pameran tunggal pertamanya di Asia Tenggara. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa Singapura tampaknya hanya menerima seni jalanan yang telah dikurasi, dikomisikan, atau disetujui secara formal.

Zul Othman, pendiri kolektif seni urban RSCLS, mengkritik sikap ambivalen ini: "Kita menginginkan semua sensasi tetapi tidak mau menerima kekacauan yang membuat seni menjadi indah." Pernyataan ini mencerminkan dilema yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, di mana seni jalanan seringkali dipandang sebagai vandalisme jika tidak memiliki izin resmi. Di Jakarta, misalnya, mural di tembok-tembok kota kerap dihapus oleh petugas kebersihan meskipun memiliki nilai estetika dan pesan sosial.

Pertanyaan hukum pun mengemuka: apakah reverse graffiti termasuk dalam definisi vandalisme? Undang-Undang Vandalisme 1966 menyebutkan tindakan "menulis, menggambar, melukis, menandai, atau mengukir" serta "menghancurkan atau merusak" properti publik. Namun, power-washing justru membersihkan permukaan, bukan merusaknya. Tidak adanya yurisprudensi yang jelas membuat kasus ini menjadi preseden potensial.

Di balik kontroversi, Pang sendiri mengaku bukan seniman ulung. Ia menyebut karya hatinya "ditiru dari gambar ilmiah" dan melihat dirinya sebagai "visioner placemaking" yang ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Semangatnya untuk bereksperimen, menurut Usha Chandradas, mantan anggota parlemen yang juga advokat seni, justru merupakan naluri manusiawi yang perlu dipupuk di tengah kekhawatiran akan dominasi kecerdasan buatan. "Jika ada penawar untuk kecemasan terhadap AI, itu terletak pada memelihara rasa ingin tahu dan dorongan kreatif spontan," tulisnya dalam analisis di CNA.

Ke depan, Singapura—dan Indonesia—perlu menentukan seberapa besar ruang yang mau diberikan bagi ekspresi artistik yang tidak terduga. Apakah setiap intervensi kreatif harus melalui birokrasi perizinan yang panjang, atau ada jalan tengah yang memungkinkan seni jalanan tumbuh tanpa mengorbankan ketertiban? Jawabannya mungkin tidak sederhana, tetapi diskusi yang lebih terbuka bisa menjadi langkah awal.