Prabowo Targetkan Tutup 800 BUMN Merugi Akhir Tahun, Efisiensi Triliunan Rupiah
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 700–800 perusahaan BUMN yang merugi hingga akhir 2026, dengan 240 perusahaan sudah ditutup.
- Langkah ini diperkirakan menghemat triliunan rupiah dari gaji direksi dan komisaris, serta menekan praktik korupsi yang selama ini ditutupi.
- Konsolidasi BUMN menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi untuk memastikan aset negara memberikan nilai tambah maksimal bagi rakyat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menutup sebanyak 700 hingga 800 perusahaan BUMN yang terus merugi sebelum akhir tahun ini. Dalam pernyataan di hadapan peserta Penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Selasa (23/6), ia mengungkapkan bahwa dari total sekitar 1.000 BUMN yang beroperasi saat ia menjabat, sebagian besar tidak memberikan keuntungan dan justru membebani keuangan negara.
“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 perusahaan. Enggak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa proses penutupan akan terus berlanjut hingga mencapai angka minimal 700 perusahaan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membersihkan portofolio BUMN yang dinilai tidak sehat dan menguras anggaran.
Menurut Prabowo, penutupan perusahaan-perusahaan tersebut memberikan dampak penghematan yang signifikan. Ia mencontohkan, jika setiap perusahaan memiliki empat direksi dan empat komisaris dengan gaji masing-masing Rp50 juta per bulan, total pengeluaran untuk gaji mencapai Rp400 juta per bulan per perusahaan. Belum lagi bonus kinerja atau tantiem yang kerap diberikan meskipun perusahaan merugi. “Sudah rugi minta bonus lagi,” sindirnya.
Prabowo juga menyoroti bahwa di balik kerugian tersebut seringkali terdapat praktik korupsi yang ditutupi oleh para direksi. “Dengan menutup perusahaan-perusahaan yang tidak bener, kita menghemat triliunan. Itu caranya para direksi menutupi korupsi mereka,” tegasnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kebijakan penutupan BUMN tidak hanya bertujuan efisiensi, tetapi juga sebagai langkah pemberantasan korupsi di sektor badan usaha milik negara.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (21/6), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, melaporkan bahwa sudah 258 entitas BUMN berhasil dikonsolidasikan dari total 1.077 entitas. Target dalam waktu dekat adalah mengonsolidasikan 300 entitas. Konsolidasi ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, dan mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara.
Bagi investor dan pelaku pasar di Indonesia, langkah ini merupakan sinyal positif bahwa pemerintah serius melakukan reformasi struktural di sektor BUMN. Penutupan perusahaan-perusahaan yang merugi diharapkan dapat mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan kualitas portofolio investasi negara. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan proses konsolidasi tidak mengganggu layanan publik dan rantai pasok yang mungkin terpengaruh.
Transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara menjadi agenda besar Presiden Prabowo untuk menjadikan kekayaan bangsa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertanyaannya, apakah langkah ini cukup cepat untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional, dan bagaimana nasib ribuan tenaga kerja yang terdampak? Hanya waktu yang akan menjawab, namun komitmen pemerintah patut diapresiasi sebagai langkah berani dalam membersihkan sektor BUMN.
