Bappenas: Pembangunan Papua adalah Ikhtiar Nasional untuk Kesetaraan Kemajuan

Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua bukan sekadar proyek kewilayahan, melainkan sebuah ikhtiar nasional untuk menjamin setiap anak bangsa memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, dalam Dialog Strategis bersama para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua di Jakarta, Jumat.

Febrian menekankan bahwa keberhasilan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 hanya bisa diraih jika seluruh pihak bergerak seirama. Dokumen tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041, yang menjabarkan tiga misi besar: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, dengan 19 program percepatan.

Yang menarik, pemerintah tidak hanya menyusun rencana, tetapi juga membangun instrumen pengawasan yang lebih transparan. Melalui Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP), data pelaksanaan RAPPP kini terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah dan keuangan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih program dan memastikan anggaran tepat sasaran, sekaligus menjawab sorotan publik mengenai efektivitas dana Otonomi Khusus Papua.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, menambahkan bahwa RAPPP menjadi panduan agar pembangunan di Papua lebih terarah. Ia mengingatkan pentingnya konsistensi antara rencana dan implementasi, serta perlunya dialog berkelanjutan dengan pemerintah daerah. “Kita perlu konsisten dengan apa yang sudah kita susun bersama,” ujarnya, seraya menekankan bahwa masukan dari seluruh pimpinan daerah harus terus didengar agar program berjalan selaras.

Dalam konteks yang lebih luas, percepatan pembangunan Papua memiliki dampak signifikan bagi Indonesia, terutama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antarwilayah. Bagi investor dan pelaku usaha, keberadaan SIPPP yang transparan dapat menjadi sinyal positif bahwa pemerintah serius memberantas kebocoran anggaran dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di kawasan timur Indonesia. Namun, tantangan koordinasi antarsektor dan antarlevel pemerintahan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, mengingatkan kembali semangat “1 dalam 6 dan 6 dalam 1” — enam provinsi tetapi tetap satu Papua. Ia berharap percepatan pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, tanpa meninggalkan kelompok yang selama ini terpinggirkan. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pembangunan Papua bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga keadilan sosial dan pengakuan atas hak-hak Orang Asli Papua.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah sejauh mana komitmen politik dan anggaran dapat diterjemahkan menjadi perubahan nyata di lapangan. Dengan pengawasan yang semakin ketat dan partisipasi daerah yang semakin kuat, akankah RAPPP 2025–2029 menjadi tonggak baru bagi kemajuan Papua yang lebih inklusif? Waktu yang akan menjawab, tetapi arah kebijakan kali ini tampaknya lebih serius dari sebelumnya.