Krisis Elektoral dan Perpecahan Internal: Approval Rating Presiden Korea Selatan Anjlok ke Zona Negatif

Untuk pertama kalinya sejak dilantik pada 4 Juni 2025, tingkat persetujuan publik terhadap Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung jatuh ke teritori negatif. Hasil jajak pendapat nasional yang dirilis Realmeter pada 22 Juni mencatat hanya 46,7 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Lee — turun 4,8 poin persentase dalam sepekan — sementara penilaian negatif melonjak ke 49,7 persen.

Angka ini menandai titik balik yang cepat bagi pemerintahan Lee. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, approval rating-nya merosot dari puncak 60,5 persen pada pekan kedua Mei menjadi 51,5 persen pada pekan kedua Juni, lalu terus terperosok hingga menembus batas psikologis 50 persen. Realmeter mencatat bahwa penurunan ini merupakan yang kelima secara beruntun, dengan laju penurunan tercepat terjadi pada pekan terakhir survei (15–19 Juni).

Lembaga survei tersebut mengidentifikasi dua faktor utama: kekacauan logistik dalam pemilihan kepala daerah 3 Juni dan memanasnya persaingan internal Partai Demokrat yang berkuasa menjelang konvensi pemilihan ketua partai pada 17 Agustus. “Tuntutan akan akuntabilitas pasca-kegagalan manajemen pemilu dan pertikaian internal partai telah membebani lanskap politik secara keseluruhan,” demikian analisis Realmeter. Meskipun ada faktor positif seperti kunjungan Lee ke Eropa yang dianggap sukses dan indeks Kospi yang menembus 9.000 poin, dampak negatif dari dua isu domestik itu terbukti lebih dominan.

Kekhawatiran atas kesenjangan aset yang melebar turut menggerus dukungan dari pemilih moderat dan warga Seoul Raya. Di wilayah ibu kota, approval rating Lee hanya 39,8 persen di Seoul dan 44,8 persen di Incheon serta Gyeonggi. Sementara itu, di basis konservatif Daegu dan Gyeongsang Utara, dukungan anjlok 9,9 poin persen menjadi 34,6 persen. Secara ideologis, pemilih moderat — yang kerap menjadi penentu kemenangan — menunjukkan penurunan 4,9 poin persen ke 47,5 persen.

Kantor kepresidenan Cheong Wa Dae merespons dengan nada rendah hati. Dalam pernyataan resmi, mereka menyatakan akan menerima hasil survei dengan sikap rendah diri dan lebih memperhatikan kekhawatiran serta harapan rakyat. “Kami memandang fluktuasi ini sebagai penilaian publik terhadap kondisi ekonomi dan penyelenggaraan negara secara keseluruhan,” bunyi pernyataan tersebut.

Fenomena ini mengingatkan pada preseden di Korea Selatan. Mantan Presiden Yoon Suk Yeol mengalami persilangan approval-disapproval hanya enam pekan setelah menjabat pada Juni 2022. Sementara itu, Park Geun-hye dan Moon Jae-in baru mengalaminya setelah 16 bulan dan 19 bulan berturut-turut. Lee, yang baru menjabat 18 hari saat survei dilakukan, mencatat rekor tercepat kedua setelah Yoon.

Di sisi lain, survei terpisah Realmeter menunjukkan partai oposisi konservatif, People Power Party (PPP), masih unggul tipis atas Partai Demokrat dengan dukungan 42,3 persen berbanding 40,1 persen. Namun, PPP juga menghadapi tekanan akibat kontroversi kekurangan surat suara dan perdebatan mengenai pemungutan suara ulang penuh. Dukungan terhadap PPP merosot tajam di kalangan pemilih muda: turun 10,5 poin persen pada usia 20-an dan 5,1 poin persen pada usia 30-an. “Konflik internal dan tuntutan pengunduran diri pimpinan telah melemahkan kohesi pemilih konservatif dan memicu eksodus pemilih muda,” kata Realmeter.

Bagi Indonesia, dinamika politik Korea Selatan menawarkan pelajaran tentang betapa rentannya kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru jika gagal mengelola logistik pemilu dan menjaga soliditas partai. Dengan pemilu legislatif Indonesia yang akan datang, stabilitas institusi penyelenggara pemilu dan manajemen konflik internal partai menjadi krusial. Pertanyaan yang mengemuka: mampukah Lee memulihkan kepercayaan sebelum konvensi partai Agustus mendatang, atau akankah tren negatif ini berlanjut dan mengancam agenda pemerintahannya?