Thailand Terima Konsiliasi Unclos dengan Kamboja, Tegaskan Rekomendasi Tak Mengikat

Thailand secara resmi menerima permintaan konsiliasi wajib yang diajukan Kamboja berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Unclos) 1982 untuk menyelesaikan sengketa batas maritim di Teluk Thailand. Namun, Bangkok menegaskan bahwa proses ini bukanlah persidangan dan rekomendasi yang dihasilkan tidak akan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kementerian Luar Negeri Thailand menyampaikan bahwa tanggapan resmi telah diserahkan kepada Kamboja pada 19 Juni lalu, setelah Phnom Penh mengirimkan pemberitahuan pada 2 Juni. Dalam dokumen tanggapannya, Thailand menunjuk Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow sebagai agen dalam proses konsiliasi, serta Songchai Chaipatiyut, duta besar Thailand untuk Kuwait dan mantan pejabat senior Departemen Perjanjian dan Urusan Hukum, sebagai wakil agen.

Thailand juga menunjuk dua konsiliator, yakni Hakim Albert J Hoffmann dari Afrika Selatan dan Hakim Rudiger Wolfrum dari Jerman. Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut keduanya sebagai pakar hukum laut yang diakui secara internasional. Keempat konsiliator yang telah ditunjuk oleh Thailand dan Kamboja akan memiliki waktu 30 hari sejak tanggapan Thailand untuk memilih konsiliator kelima yang akan memimpin komisi konsiliasi. Komisi tersebut kemudian diharapkan menyusun laporan dan rekomendasi dalam waktu sekitar 12 bulan, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang periode tersebut.

Pejabat Thailand menekankan bahwa konsiliasi wajib bukanlah litigasi dan para konsiliator bukanlah pengacara untuk salah satu pihak. Mereka adalah ahli netral yang bertugas mendengarkan kedua belah pihak, memahami konteks sengketa, dan membantu mengidentifikasi jalan keluar yang dapat diterima bersama. Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan bahwa hasil konsiliasi akan berupa laporan yang berisi rekomendasi, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan negosiasi antara kedua negara. Laporan tersebut tidak akan mengikat secara hukum, dan kedua belah pihak masih harus mendiskusikan masalah yang tersisa secara langsung.

Sikap Thailand ini konsisten dengan Annex V Unclos yang menyatakan bahwa laporan komisi konsiliasi, termasuk kesimpulan atau rekomendasinya, tidak mengikat para pihak. Bangkok berulang kali menegaskan bahwa sengketa maritim pada akhirnya harus kembali ke negosiasi bilateral. Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan konsiliasi harus menyediakan kerangka kerja untuk membantu kedua negara mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama, bukan menggantikan perundingan langsung.

Thailand juga berpandangan bahwa proses konsiliasi harus hanya fokus pada delimitasi batas maritim. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Thailand mencatat bahwa pemberitahuan Kamboja tampaknya mencakup tidak hanya delimitasi tetapi juga pengaturan sementara untuk pengembangan bersama dan pembagian sumber daya yang adil, sementara Thailand meyakini ruang lingkupnya harus dibatasi pada penetapan batas maritim. Sengketa ini menyangkut klaim maritim yang tumpang tindih di Teluk Thailand, sebuah area yang diyakini mengandung cadangan gas alam dan sumber daya hidrokarbon lainnya. Isu ini telah lama terkait dengan delimitasi batas maritim dan kemungkinan pengembangan bersama sumber daya energi lepas pantai.

Pada Mei lalu, Kabinet Thailand menyetujui pembatalan Nota Kesepahaman 2001 dengan Kamboja, yang dikenal di Thailand sebagai MoU 44, yang sebelumnya menjadi kerangka kerja untuk menangani klaim maritim yang tumpang tindih di landas kontinen. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengatakan keputusan tersebut tidak terkait dengan konflik dengan Kamboja, melainkan didasarkan pada kurangnya kemajuan selama 25 tahun terakhir. Pemerintah Thailand menyatakan pembatalan MoU 2001 dimaksudkan untuk menyesuaikan kerangka kerja sama, bukan untuk mengakhiri negosiasi atau hubungan bilateral. Thailand akan terus melanjutkan pembicaraan dengan Kamboja mengenai masalah batas maritim menggunakan Unclos sebagai acuan bersama, karena kedua negara kini telah menjadi pihak dalam konvensi tersebut.

Kamboja kemudian memprakarsai konsiliasi wajib di bawah Unclos, dengan alasan ingin mencapai penyelesaian damai melalui hukum internasional. Thailand, meskipun menerima proses tersebut, terus menekankan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak akan mengikat dan negosiasi langsung tetap penting. Dengan latar belakang ini, konsiliasi di Teluk Thailand menjadi ujian bagi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa Unclos di kawasan Asia Tenggara. Akankah rekomendasi non-mengikat ini mampu membuka jalan bagi kesepakatan bilateral yang telah lama tertunda?