Inspeksi ke Jayapura: Wamendagri Pastikan Korban Keracunan MBG Pulih, Pengawasan Dapur Bakal Diperketat

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, memastikan penanganan dugaan keracunan massal yang melibatkan siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura berjalan cepat dan efektif. Dalam inspeksi mendadak ke RSUP Jayapura, ia menyaksikan langsung bahwa sebagian besar pasien telah pulih dan diizinkan kembali ke rumah masing-masing.

Ribka mengapresiasi respons sigap yang ditunjukkan pemerintah daerah, puskesmas, serta aparat keamanan sejak insiden terjadi. Menurutnya, koordinasi lintas sektor—termasuk keterlibatan tokoh masyarakat dan institusi keagamaan—menjadi kunci percepatan pemulihan para korban. "Begitu kejadian, mereka langsung dilarikan ke rumah sakit dan ditangani puskesmas serta pemda. Kerja sama ini yang membuat semuanya teratasi," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Di balik keberhasilan penanganan, insiden ini membuka celah evaluasi serius terhadap tata kelola teknis MBG, khususnya pada aspek higienitas pengolahan makanan di dapur. Ribka menegaskan pemerintah akan memperbaiki prosedur operasional dan memperkuat fungsi pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk aktif mengawasi rantai penyediaan pangan program prioritas nasional tersebut.

Senada dengan Ribka, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Trenggono, menyatakan bahwa peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pengawasan program ini. Ia membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk menyempurnakan tata kelola MBG. "Kami berharap program ini terus berjalan karena sangat dinantikan siswa-siswa kami, terutama di Indonesia Timur," tuturnya.

Insiden keracunan ini menjadi ujian bagi pelaksanaan MBG yang digadang-gadang sebagai program strategis untuk mencetak generasi unggul. Ribka menggarisbawahi bahwa program ini tetap relevan dan dibutuhkan, merujuk pada antusiasme siswa yang bahkan membawa makanan untuk orang tua mereka. Namun, ia mengakui bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga standar keamanan pangan di seluruh titik distribusi.

Bagi publik Indonesia, kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan partisipatif dalam program-program pemerintah yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah insiden di Jayapura akan menjadi momentum perbaikan menyeluruh, atau justru mencoreng kepercayaan publik terhadap program MBG? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan pangan nasional ke depan.