Pro-Kontra Program Makan Gratis Memanas: Ribuan Mahasiswa vs Pekerja Dapur Demo di Sejumlah Daerah
Baca dalam 60 detik
- Mahasiswa di Bali, Jakarta, dan Batam menuntut evaluasi total program makan bergizi gratis karena dugaan korupsi, keracunan, dan beban anggaran Rp 335 triliun.
- Pemerintah memangkas anggaran menjadi Rp 228,4 triliun dan menghentikan distribusi di 76 sekolah di daerah mampu, namun menuai protes dari 1.500 pekerja dapur di Batam.
- Program yang menyasar 83 juta penerima ini menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo, dengan tekanan dari dua sisi: penghematan versus keberlanjutan gizi.
Polemik program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto kian memanas. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi di sejumlah daerah menuntut evaluasi menyeluruh, sementara di sisi lain, para pekerja dapur dan petani justru mendorong kelanjutan program yang dinilai menghidupi ekonomi lokal. Demonstrasi yang berlangsung serentak pada pekan ketiga Juni 2026 ini menggambarkan betapa program unggulan tersebut menjelma menjadi medan tarik-menarik kepentingan.
Di Denpasar, Bali, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Bali, Senin (22/6). Mereka mendesak pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit komprehensif terhadap program yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah. Tak hanya soal korupsi, para demonstran juga menyoroti maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa di sejumlah daerah. "Kami ingin program ini benar-benar bermanfaat, bukan justru menjadi bancakan oknum," ujar salah satu koordinator aksi di lokasi.
Gelombang protes serupa terjadi di Jakarta. Ribuan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memadati kawasan kompleks DPR RI, Senin siang. Mereka mendesak perombakan total kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah tiga pejabat tinggi lembaga tersebut ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi. Aksi ini merupakan rangkaian dari unjuk rasa sebelumnya yang digelar mahasiswa Trisakti, Mercu Buana, dan Esa Unggul pada Jumat pekan lalu. Saat itu, lebih dari seribu mahasiswa mengecam apa yang mereka sebut "pemborosan anggaran negara" dan meminta penghentian sementara program makan gratis.
Di Batam, Kepulauan Riau, mahasiswa dari sejumlah universitas menggelar aksi serupa pada Kamis pekan lalu. Koordinator Aliansi Gerakan Mahasiswa Batam, Muryadi Agus Priawan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial. "Kami ingin memastikan pemerintah mendengar suara rakyat. Keputusan harus benar-benar berpihak pada kepentingan publik," katanya. Para mahasiswa meminta evaluasi ketat dan penghentian program jika terbukti tidak efektif atau salah sasaran.
Pemerintah, melalui Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Muhammad Qodari, menegaskan bahwa program akan terus berjalan. "Bukan dihentikan, tetapi diperbaiki," ujarnya. Langkah efisiensi telah dilakukan, termasuk pemotongan anggaran dan penghentian distribusi di 76 sekolah yang dinilai berada di daerah mampu. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebutkan, penghentian distribusi selama libur sekolah juga diterapkan untuk menekan biaya.
Namun, kebijakan efisiensi ini mendapat perlawanan dari pihak yang menggantungkan hidup pada program. Di Batam, ratusan pekerja dapur yang tergabung dalam program makan gratis berunjuk rasa di depan DPRD setempat, menuntut kelanjutan operasi. Koordinator aksi Langga Husein menyebutkan, sekitar 1.500 pekerja dapur di Batam terdampak pengurangan hari distribusi dari enam menjadi lima hari per pekan. "Kami dibayar harian. Jika libur sekolah, pendapatan kami hilang. Padahal, ibu hamil dan balita tetap butuh asupan gizi," keluhnya.
Dukungan terhadap program juga datang dari petani. Di Bandar Lampung, warga menggelar aksi mendukung kelanjutan program. Koordinator lapangan Maradoni mengatakan, program ini menyerap hasil bumi lokal seperti jagung, beras, singkong, dan buah-buahan, sehingga membantu menstabilkan harga komoditas. "Petani berharap program ini terus berjalan," ujarnya, seperti dikutip Liputan6.com. Aksi serupa juga muncul di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.
Program yang diluncurkan pada Januari 2025 ini merupakan andalan Prabowo untuk menekan angka stunting dan malnutrisi. Namun, dengan anggaran jumbo dan segudang persoalan, program ini menjadi ujian berat bagi pemerintahan. Pertanyaan besarnya: mampukah pemerintah menyeimbangkan tuntutan penghematan anggaran dengan kebutuhan gizi puluhan juta rakyat, tanpa terjebak dalam pusaran korupsi dan inefisiensi?
