Pentagon Minta Dana Rp1.280 Triliun untuk Perang Iran, Kongres AS Terbelah

Pentagon mengirimkan sinyal ke Kongres bahwa operasi militer di Iran membutuhkan dana segar sebesar US$80 miliar—setara Rp1.280 triliun—di luar anggaran pertahanan raksasa yang sudah diusulkan Presiden Donald Trump. Permintaan ini muncul di saat para legislator masih terbelah soal legitimasi perang dan beban ekonomi yang ditanggung warga Amerika.

Wakil Menteri Pertahanan Stephen Feinberg telah menyampaikan angka tersebut kepada sejumlah senator pekan lalu, dan dokumen resmi kini berada di Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih. Namun, sumber di Kongres menyebutkan bahwa proposal ini belum tentu mulus. Senator Patty Murray dari Partai Demokrat, misalnya, secara terbuka menyesalkan penggunaan uang pajak untuk perang yang banyak ditentang. "Anda membelanjakan uang hasil jerih payah keluarga untuk perang yang sangat ditentang banyak orang," ujarnya dalam sidang dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth bulan lalu.

Di luar dana perang Iran, pemerintahan Trump juga mengincar anggaran pertahanan total US$1,5 triliun—melonjak hampir 50 persen dari tahun fiskal sebelumnya. Rinciannya, US$1,1 triliun akan diperoleh melalui jalur appropriasi reguler yang membutuhkan dukungan bipartisan, sementara US$350 miliar sisanya diupayakan lewat voting partai pada musim panas nanti. Jika semua permintaan dikabulkan, belanja militer AS tahun ini bisa mencapai US$1,85 triliun, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Yang menarik, angka US$80 miliar ini jauh dari estimasi awal Pentagon saat perang dimulai, yang menyebutkan biaya US$200 miliar. Bahkan, biaya pekan pertama operasi diperkirakan mencapai US$11,3 miliar. Sebaliknya, angka ini juga tiga kali lipat lebih tinggi dari perkiraan Hegseth dalam testimoni bulan lalu yang hanya US$29 miliar, yang belum mencakup perbaikan fasilitas militer yang rusak di kawasan.

Ketua Fraksi Demokrat di Senat, Brian Schatz, meragukan angka US$80 miliar akan menjadi batas akhir. "Saya belum menemukan satu pun Demokrat yang mau mendukung ini," katanya. Di kubu Republik, Senator Jim Banks dari Indiana justru melihat peluang: "Bagi saya ini bukan soal perang, tapi soal stok amunisi. Saya akan menjualnya ke negara bagian saya sebagai investasi di basis industri pertahanan."

Untuk meredam penolakan, Senator John Hoeven dari North Dakota mengusulkan paket komprehensif yang menggabungkan dana perang dengan bantuan bencana untuk California dan Hawaii, serta bantuan pertanian. "Kombinasi seperti itu mungkin bisa lolos," ujarnya. Sementara itu, Ketua Komite Angkatan Bersenjata dari Partai Demokrat, Jack Reed, menegaskan bahwa pendanaan perang tidak bisa berdiri sendiri dan harus menjadi bagian dari kesepakatan anggaran menyeluruh.

Dalam konteks Indonesia, kenaikan drastis belanja militer AS berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara yang mengusung kebijakan bebas aktif, Indonesia perlu mencermati realokasi prioritas anggaran pertahanan AS yang bisa berdampak pada keseimbangan kekuatan di Laut China Selatan dan stabilitas regional. Selain itu, lonjakan utang pemerintah AS akibat pembiayaan perang dapat mempengaruhi nilai tukar dolar dan imbasnya ke perekonomian nasional.

Hegseth sendiri enggan berkomentar saat ditemui wartawan di Capitol Hill, namun dalam sidang sebelumnya ia melontarkan pertanyaan retoris: "Berapa biaya yang harus dibayar jika Iran mendapatkan senjata nuklir?" Pertanyaan itu menggambarkan dilema yang dihadapi para pembuat kebijakan: antara menghentikan agresi militer atau menghadapi risiko proliferasi nuklir yang lebih mahal. Dengan Kongres yang terpolarisasi, nasib paket dana ini masih menggantung, dan publik Amerika—serta dunia—menunggu apakah perang Iran akan menjadi beban fiskal terbesar dalam sejarah AS.