Lim Tean Ditangkap di Johor Bahru, Polisi Singapura-Malaysia Koordinasi Ekstradisi

Pengacara sekaligus politisi oposisi Singapura, Lim Tean, akhirnya berhasil diamankan aparat Kepolisian Kerajaan Malaysia (RMP) di Johor Bahru pada Kamis (6/8). Penangkapan ini terjadi tiga hari setelah batas waktu penyerahan diri yang seharusnya ia penuhi untuk menjalani hukuman penjara atas kasus praktik hukum tanpa sertifikat yang sah. Kepolisian Singapura (SPF) kini bergerak cepat untuk memulangkan Lim melalui jalur ekstradisi.

SPF dalam pernyataan resminya mengonfirmasi bahwa Lim memiliki surat perintah penangkapan yang masih berlaku di Singapura karena gagal menyerahkan diri ke pengadilan. "SPF bekerja sama erat dengan RMP untuk memastikan kepulangan Lim ke Singapura," demikian bunyi pernyataan tersebut. Otoritas Singapura juga menyampaikan apresiasi atas respons cepat pihak Malaysia dalam membantu proses hukum ini.

Kronologi kasus ini bermula ketika Lim, yang kini berusia 61 tahun, dijadwalkan menyerahkan diri pada 3 Agustus untuk memulai hukuman penjara tiga bulan satu minggu. Namun, ia tidak muncul. Kuasa hukumnya, Revi Shanker, mengaku kesulitan menghubungi Lim, begitu pula penjaminnya. "Ini sangat tidak seperti dirinya," ujar Shanker. Padahal, sebelumnya pengadilan telah memberikan kelonggaran dengan menunda penyerahan diri dari 20 Juli menjadi 3 Agustus, menyusul permintaan penangguhan yang diajukan Lim dan disetujui Mahkamah Agung pada 17 Juli.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Lim bukanlah perkara ringan. Awalnya, ia divonis enam minggu penjara dan denda S$1.000 (sekitar Rp12 juta) oleh Senior District Judge Ong Hian Sun pada Juli 2024. Namun, jaksa mengajukan banding dengan alasan hukuman tersebut "sangat tidak memadai", sehingga hakim meningkatkan hukuman menjadi tiga bulan satu minggu. Sebelumnya, pada April tahun yang sama, Lim juga dinyatakan pailit dan dikenai denda S$30.000 terkait pengelolaan uang kliennya yang bermasalah.

Di luar persoalan hukum, Lim dikenal sebagai tokoh politik yang cukup vokal. Ia mendirikan Partai Peoples Voice (PV) dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Rakyat untuk Reformasi, sebuah koalisi partai oposisi. Pada Pemilihan Umum tahun lalu, ia hanya mampu finis ketiga di daerah pemilihan Potong Pasir SMC, di belakang kandidat Partai Aksi Rakyat (PAP) dan Partai Rakyat Singapura. Karier politiknya yang penuh kontroversi ini kerap menarik perhatian publik, dan kasus hukumnya kini menambah daftar panjang persoalan yang dihadapinya.

Bagi Indonesia, kasus ini menarik untuk dicermati karena menyangkut kerja sama penegakan hukum lintas negara di kawasan ASEAN. Ekstradisi buronan politik atau kriminal antarnegara tetangga kerap menjadi ujian diplomasi dan koordinasi yudisial. Meski Singapura dan Malaysia memiliki hubungan bilateral yang dinamis, kasus seperti ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum regional perlu terus diperkuat. Pertanyaan yang muncul kemudian: akankah proses ekstradisi Lim berjalan mulus, atau justru memicu ketegangan politik di dalam negeri Singapura mengingat statusnya sebagai tokoh oposisi? Ke depan, kasus ini juga akan menjadi sorotan bagi pengamat hukum dan politik di kawasan, terutama dalam hal kepastian hukum dan independensi peradilan.