Gibran Bawa Segudang PR Usai Blusukan ke SDN Wolomoni: MBG hingga Sinyal Internet
Baca dalam 60 detik
- Wapres Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SDN Wolomoni di Ende, NTT, menyusul viral sengketa lahan sekolah dengan rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Ia mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan di sekolah tersebut meski dapur sudah siap, dan berjanji mempercepat perizinan serta memperbaiki tata kelola pasca-penangkapan kepala badan.
- Gibran juga memastikan lokasi KDMP akan dikaji ulang agar tidak mengganggu aktivitas sekolah, serta menindaklanjuti keluhan sinyal internet, PKH, KIS, dan kebutuhan ruang guru.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa sederet pekerjaan rumah sepulang meninjau Sekolah Dasar Negeri Wolomoni di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6) lalu. Kunjungan mendadak ini dipicu viralnya polemik penggunaan lahan sekolah untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang memicu kekhawatiran warga dan tenaga pendidik.
Dalam dialog dengan guru, orangtua murid, dan perangkat desa, Gibran mendengar langsung sejumlah persoalan akut yang menghambat proses belajar-mengajar. Ia mengakui bahwa program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), belum menyentuh satu pun siswa di SDN Wolomoni meskipun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T sudah rampung dibangun. Penyebabnya, izin operasional belum terbit. "Ini harus dipercepat karena wilayah seperti ini lebih membutuhkan program ini. Kalau sudah siap, seharusnya segera berjalan agar meringankan beban orang tua," tegas Gibran, seraya menyadari masih banyak kekurangan dalam tata kelola MBG, terutama setelah pimpinan badan terkait baru saja ditangkap.
Selain MBG, polemik KDMP menjadi sorotan utama. Rencana awal pembangunan koperasi di atas lahan sekolah memicu protes warga karena dikhawatirkan mengganggu aktivitas belajar dan bersaing dengan usaha lokal. Gibran memastikan lokasi pembangunan akan dikaji ulang. "Carikan lokasi terbaik, jangan sampai mengganggu sekolah, bersaing dengan BUMDes maupun pedagang warga. Pastikan menjadi ekosistem yang saling melengkapi, dan tidak ada pihak yang saling dibenturkan," ujarnya.
Kepala SDN Wolomoni, Yohanes Dua, menyambut baik kunjungan tersebut. Melalui sambungan telepon, ia mengaku senang bisa menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia membeberkan kebutuhan mendesak lainnya: ruang guru yang belum memadai, pagar sekolah yang belum dibangun, dan kualitas sinyal internet yang sangat terbatas. Fasilitas-fasilitas itu, kata Yohanes, rencananya akan dimasukkan dalam program revitalisasi sekolah. Gibran pun berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut, termasuk memastikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjangkau seluruh siswa yang berhak.
Kunjungan ini menjadi ujian awal bagi Gibran dalam menangani persoalan pendidikan di daerah terpencil. Dengan segudang PR yang dibawa pulang, publik menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan program-program sosial tidak hanya tersedia di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Akankah percepatan izin MBG dan relokasi KDMP menjadi bukti keseriusan pemerintah?
