Ratusan Massa di Surabaya Gugat 9 Kegagalan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat memadati kawasan depan Gedung Negara Grahadi, Senin (22/6) sore, menyuarakan sembilan poin protes yang mereka sebut sebagai 'Nawa Nestapa'—sebuah sindiran atas kegagalan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Aksi dimulai dengan longmarch dari Monumen Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman. Sepanjang perjalanan, massa membunyikan alat-alat dapur sebagai simbol kegaduhan kebijakan. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan 'Reformati Indonesia' dan 'Intelektual tanpa hasrat pemberontakan hanyalah perpanjangan tangan dari negara' yang dipasang di jembatan penyeberangan orang (JPO) Jalan Gubernur Suryo.

Koordinator lapangan, Raditya Ananta Widyawardana, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan peleburan berbagai elemen—mahasiswa, akademisi, dan buruh—yang sengaja disatukan untuk menghindari fragmentasi seperti pada gelombang demonstrasi sebelumnya. "Kita enggak mau gerakan di Surabaya itu agak terfragmentasi. Hari ini kita coba melebur," ujarnya.

Juru bicara aksi sekaligus akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Miftakhur Rohmah, merinci sembilan kegagalan sistemik yang menjadi dasar tuntutan. Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran telah gagal secara konstitusional dan etik. "Rule of law sekarang sudah tidak ada, yang ada rule by law. Hukum dibuat hanya untuk kesenangan dan kekuasaan mereka," tegasnya di hadapan massa.

Miftakhur juga menyoroti melemahnya supremasi hukum yang hanya menguntungkan oligarki. Ia menyerukan para intelektual untuk berani turun ke jalan, bukan sekadar menjadi "perpanjangan tangan negara". "Akademisi bisa memberikan kajian konkret dan legitimasi bagi gerakan rakyat," imbuhnya.

Uniknya, aliansi ini menyatakan tidak menuntut pertemuan dengan pejabat mana pun. "Pemerintah harus mendengar. Itu kewajiban mereka, bukan kewajiban kami memohon untuk didengar," kata Miftakhur. Sikap ini menegaskan bahwa aksi bukanlah sekadar ajang dialog, melainkan tekanan moral terhadap kebijakan yang dinilai menyimpang.

Gelombang protes serupa juga terjadi di Denpasar pada hari yang sama, digawangi mahasiswa di depan gedung DPRD Bali. Sebelumnya, aksi massal telah berlangsung di Jakarta (12/6 dan 15/6), Bandung (11/6), Solo (12/6), Medan (15/6), dan sejumlah kota lainnya. Tuntutan yang disuarakan hampir seragam: kondisi keuangan negara yang memburuk dan desakan untuk menghentikan militerisasi di ranah sipil.

Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah gelombang protes ini mendorong perubahan kebijakan, atau justru memperkuat polarisasi antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil? Yang jelas, 'Nawa Nestapa' telah menjadi simbol perlawanan yang tak bisa diabaikan begitu saja.