Sorgum di Flores: Pangan Lokal yang Terpinggirkan Kini Mulai Dilirik

Di tengah ancaman perubahan iklim yang kian nyata, sorgum muncul sebagai salah satu tanaman pangan lokal yang mulai dilirik petani di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Namun, perjalanan tanaman ini untuk menjadi primadona pangan masih panjang—terbentur keterbatasan alat pengolahan dan kebijakan yang belum berpihak pada hilirisasi.

Siprianus Belawa Kolah, petani di Dusun Likotuden, Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, telah menanam sorgum sejak 2017 sepulang dari Malaysia. Di lahannya seluas satu hektar yang hanya berjarak 20 meter dari laut, ia mencampur sorgum dengan jagung dan padi. Hasilnya? Sekitar Rp10 juta per panen, dengan sorgum menjadi sumber pendapatan tambahan. "Uang dari sorgum untuk kebutuhan lainnya, sementara hasil padi dan jagung untuk harian," ujarnya kepada Mongabay Indonesia pada pertengahan Mei 2026.

Bonifasius Soge Kolah, anggota kelompok tani Likotuden Herin Lela, menambahkan bahwa masyarakat setempat mulai menanam sorgum sejak 2015. Tahun ini, luas lahan sorgum di Likotuden mencapai 26 hektar yang dikelola 40 petani. Pada 2025, panen mencapai 32 ton, dan tahun ini diprediksi naik menjadi 35-40 ton. Harga jual sorgum gelondongan Rp9 ribu per kilogram—lebih tinggi dari jagung. "Sorgum lebih untung dan risiko gagal panen kecil," kata Bonifasius.

Namun, di balik potensi itu, petani menghadapi kendala klasik: keterbatasan mesin perontok dan penyosoh. Akibatnya, mereka hanya mampu menjual sorgum dalam bentuk gelondongan, bukan beras sorgum yang bernilai tambah lebih tinggi. Bonifasius mengakui, kelompoknya kesulitan memiliki alat tersebut. Sorgum di Likotuden hanya bisa dipanen dua kali setahun, atau tiga kali jika hujan masih turun hingga Juli.

Bernadus Tukan, budayawan dan pegiat pangan lokal Flores Timur, melihat persoalan lebih mendasar. Menurutnya, sorgum sebenarnya adaptif terhadap iklim dan cocok dengan lahan berbatu di Flores. Namun, kebijakan pangan nasional sejak era 1970-an—yang memaksakan penanaman jambu mete di lahan produktif dan program berasnisasi—telah meminggirkan pangan lokal seperti sorgum. "Sejak itu kita beralih dari ekonomi kebang (lumbung pangan di kebun) menuju ekonomi pasar," ujarnya.

Bernadus menekankan bahwa sorgum belum bisa menggantikan beras karena kebijakan hanya bermain di hulu, tidak di hilir. "Sorgum harus diolah menjadi makanan yang digemari generasi saat ini. Ini baru namanya transformasi budaya," jelasnya. Ia mencontohkan, tanpa inovasi pengolahan dan pemasaran, petani tidak akan terpacu menanam sorgum secara massal.

Bagi Indonesia, pengembangan sorgum memiliki arti strategis. Tanaman ini toleran terhadap kekeringan dan lahan marginal, sehingga cocok untuk daerah rawan pangan seperti NTT. Dengan perubahan iklim yang membuat musim hujan tak menentu, sorgum bisa menjadi jaring pengaman pangan. Namun, tanpa dukungan infrastruktur pengolahan dan kebijakan yang mendorong konsumsi lokal, potensi itu hanya akan menjadi cerita.

Pertanyaan besarnya: akankah pemerintah serius mendorong sorgum sebagai alternatif pangan nasional, atau kembali terjebak dalam kebijakan yang hanya berfokus pada beras dan jagung?