Pemerintah Targetkan Bedah 30 Juta Rumah Tak Layak Huni: Fokus pada Papua
Baca dalam 60 detik
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Presiden Prabowo Subianto menempatkan perumahan rakyat sebagai prioritas utama, dengan target mengurangi 30 juta unit rumah tidak layak huni.
- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi andalan, didorong partisipasi swasta untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
- Papua menjadi perhatian khusus karena 32,5 persen rumah di provinsi tersebut tidak layak huni, bahkan di Papua Pegunungan angkanya mendekati 80 persen.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama di sektor perumahan, dengan menargetkan perbaikan 30 juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6/2026), menandai langkah konkret pemerintah dalam mengatasi krisis perumahan yang telah lama menjadi pekerjaan rumah.
Menurut Tito, Presiden Prabowo sangat peduli terhadap rakyat kecil, dan perumahan adalah kebutuhan mendasar yang harus segera diatasi. "Bapak Presiden sangat peduli dengan rakyat kecil termasuk urusan perumahan karena itu hal mendasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat," ujarnya. Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) menunjukkan terdapat sekitar 30 juta rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai daerah, menjadi tantangan besar bagi pemerataan pembangunan.
Pemerintah mengandalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang dikelola KemenPKP untuk mempercepat perbaikan kualitas hunian. Tito menambahkan, partisipasi swasta dalam pembangunan perumahan juga didorong untuk memperluas jangkauan program. "Dengan adanya program BSPS, diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," jelasnya.
Fokus khusus diberikan pada Papua, di mana sekitar 30 persen masyarakat masih menempati rumah tidak layak huni. Tito merinci, di Provinsi Papua terdapat 71.500 rumah tidak layak huni, dengan persentase 32,5 persen, sementara di Papua Pegunungan angkanya mendekati 80 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat Papua memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang unik. KemenPKP telah mengapresiasi program bedah rumah yang berjalan, serta mendorong swasta untuk membangun perumahan bagi masyarakat setempat.
Program BSPS tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga diharapkan menekan angka kemiskinan di daerah. Tito menekankan bahwa perbaikan rumah layak huni berdampak langsung pada kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. "Kami berharap program ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan," ucapnya.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan pendanaan dan koordinasi lintas sektor berjalan efektif, terutama di daerah terpencil seperti Papua. Pertanyaan yang muncul: apakah target ambisius ini dapat tercapai dalam waktu dekat, atau justru akan menghadapi hambatan birokrasi dan anggaran seperti program serupa sebelumnya?
