Prabowo Perintahkan BRIN Kaji B100 dan Pesawat Amfibi demi Kemandirian Energi

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat riset di sektor-sektor strategis, dengan penekanan khusus pada upaya mewujudkan kedaulatan energi. Instruksi ini disampaikan dalam pertemuan dengan para peneliti BRIN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2026), dan langsung ditindaklanjuti dengan permintaan kajian mendalam terhadap sejumlah kebijakan energi nasional.

Kepala BRIN, Arif Satria, mengungkapkan bahwa Presiden secara spesifik meminta lembaganya untuk mengevaluasi implikasi penerapan biodiesel B60, B100, hingga bioetanol E30. “Kami diminta mengkaji secara holistik kebijakan energi, termasuk dampak dari setiap skenario,” ujarnya. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi ingin bergantung pada bahan bakar impor, melainkan mendorong pemanfaatan sumber daya domestik secara optimal.

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah teknologi Adsorbed Natural Gas (ANG) yang dikembangkan BRIN. Teknologi ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan berpotensi menghemat subsidi negara hingga sekitar Rp26 triliun per tahun jika diterapkan secara luas. Angka ini tentu menjadi pertimbangan penting di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah.

Di sektor kedirgantaraan, Prabowo turut mencermati pengembangan pesawat N219 hasil kolaborasi BRIN dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Namun, yang lebih menarik adalah proyek pesawat amfibi yang sedang berjalan. Arif menjelaskan bahwa pesawat ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarpulau tanpa memerlukan investasi besar untuk pembangunan landasan pacu, karena memanfaatkan perairan sebagai tempat lepas landas dan mendarat. Proyek ini diharapkan dapat segera menyelesaikan proses sertifikasi agar bisa diproduksi massal di dalam negeri.

Perhatian Presiden tidak berhenti pada energi dan transportasi. BRIN juga mendapat arahan untuk mengembangkan teknologi nuklir di luar sektor energi, seperti radiofarmaka untuk diagnosis dan terapi kanker, serta teknologi iradiasi pangan untuk memperpanjang masa simpan komoditas ekspor. Selain itu, sejumlah inovasi lain seperti pengolahan sampah, rumah tahan gempa, material bangunan ramah lingkungan dari limbah sawit, dan sepatu berbahan karet juga dipamerkan kepada Presiden.

Arif menegaskan bahwa komitmen Presiden terhadap penguasaan teknologi bukan sekadar wacana. “Beliau selalu mengatakan bahwa penguasaan teknologi adalah soal martabat bangsa,” ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan riset sebagai fondasi kemandirian nasional, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Bagi masyarakat dan pelaku industri di Indonesia, arahan ini membawa implikasi nyata. Pertama, dorongan penggunaan biodiesel dan bioetanol akan membuka peluang investasi di sektor perkebunan dan energi terbarukan. Kedua, pengembangan pesawat amfibi dapat mempercepat konektivitas antarwilayah yang selama ini terisolasi, terutama di kawasan timur Indonesia. Ketiga, pemanfaatan teknologi nuklir untuk kesehatan berpotensi meningkatkan akses layanan medis berkualitas di dalam negeri.

Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Kajian yang diminta Presiden harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial: apakah infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian bioetanol sudah siap? Bagaimana dampak ekonomi dari peralihan ke B100 terhadap harga pangan? Dan yang tak kalah penting, bagaimana memastikan transfer teknologi dari proyek pesawat amfibi benar-benar berjalan efektif?

Ke depan, publik akan menantikan hasil kajian BRIN dan realisasi proyek-proyek strategis ini. Akankah Indonesia mampu melepaskan diri dari ketergantungan energi impor dan membangun konektivitas yang merata? Jawabannya akan menentukan apakah arahan Presiden ini hanya menjadi wacana atau benar-benar menjadi lompatan besar bagi kemandirian bangsa.