Krisis Kepemimpinan di Inggris: Starmer Lengser, Sistem Dua Partai Terancam
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengundurkan diri setelah dua tahun menjabat, akibat tekanan internal partai dan ketidakmampuan menyajikan visi yang jelas.
- Kepemimpinannya yang pragmatis tanpa ideologi kuat justru menjadi bumerang, ditandai dengan janji yang diingkari, kebijakan yang berubah-ubah, dan skandal penunjukan Peter Mandelson.
- Kepergian Starmer membuka jalan bagi Andy Burnham sebagai calon pemimpin baru, namun ancaman nyata datang dari Reform UK yang berhasil menggerus basis pemilih tradisional Partai Buruh.
Keir Starmer resmi mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris pada Senin (22/6), menandai berakhirnya kepemimpinan yang hanya bertahan dua tahun. Pria yang pernah dipuja sebagai pembawa stabilitas setelah era kekacauan politik justru tumbang oleh kelemahan yang sama yang membawanya ke puncak kekuasaan: ketiadaan ideologi yang jelas.
Sejak memimpin Partai Buruh meraih mayoritas parlemen terbesar dalam sejarah modern Inggris pada 2024, Starmer lebih fokus pada apa yang dianggap mungkin dicapai ketimbang merumuskan visi besar bagi masa depan negeri itu. Akibatnya, ia dituding tidak punya arah dan gagal meyakinkan publik. Lebih dari 20 orang dalam partai mengungkapkan bahwa sang perdana menteri kehilangan "cahaya penuntun" yang membuatnya mudah diombang-ambingkan oleh faksi internal, kepentingan kelompok tertentu, dan persepsi publik yang makin negatif.
Kebijakan Starmer kerap kandas di tengah jalan. Reshuffle kabinet dan pengunduran diri staf kepercayaan menjadi pemandangan biasa. Salah satu pukulan terbesar adalah penunjukan Peter Mandelson, tokoh senior Partai Buruh yang memiliki hubungan dengan terpidana kasus seksual Jeffrey Epstein. Starmer mengaku tidak mengetahui sepenuhnya hubungan tersebut, namun pengakuan itu justru memperkuat kesan bahwa ia tidak mengendalikan administrasinya sendiri. "Itu adalah penunjukan yang buruk," ujar seorang mantan pembantunya.
Di panggung internasional, Starmer sebenarnya mencatat beberapa prestasi. Ia dipuji karena memimpin 'koalisi negara yang bersedia' membantu Ukraina, serta bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron menggagas dialog pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, hubungan dengan Presiden AS Donald Trump berubah drastis. Trump yang semula dipuji-puji justru melontarkan ejekan, menyebut Starmer bukan Winston Churchill dan mengecam kebijakan imigrasi serta energinya. "Keir Starmer akan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris. Dia gagal total dalam dua hal penting: IMIGRASI DAN ENERGI (BUKA LADANG MINYAK LAUT UTARA!). Saya doakan dia sukses!" tulis Trump di Truth Social.
Kepergian Starmer meninggalkan warisan yang pahit: hancurnya sistem dua partai tradisional Inggris. Hasil pemilu lokal di Inggris dan pemilu parlemen di Skotlandia serta Wales menunjukkan bahwa Reform UK, partai populis bentukan Nigel Farage, telah mengakar kuat. Ketakutan akan kebangkitan Reform menjadi salah satu alasan utama kubu internal Partai Buruh mendorong Starmer mundur. "Saya akan melakukan apa pun untuk menghentikan Farage," kata anggota parlemen Catherine West, yang menjadi salah satu motor penggulingan Starmer.
Bagi Indonesia, dinamika politik Inggris ini relevan dalam konteks stabilitas demokrasi di negara maju. Kerapuhan koalisi dan lemahnya visi kepemimpinan bisa menjadi pelajaran bahwa kemenangan elektoral yang gemilang belum tentu menjamin pemerintahan yang efektif. Terlebih, kebangkitan partai populis seperti Reform UK mengingatkan pada fenomena serupa di berbagai negara, termasuk di Asia Tenggara, di mana sentimen anti-establishment dan isu identitas kian mudah dimobilisasi.
Kini, Partai Buruh harus segera memilih pemimpin baru. Andy Burnham, mantan Wali Kota Greater Manchester, disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Namun, tantangan ke depan tidak ringan: mengembalikan kepercayaan publik, merumuskan agenda yang jelas, dan yang terpenting, membendung laju Reform UK yang terus mengancam basis suara tradisional Buruh. Pertanyaannya, mampukah Burnham menjadi "pembunuh Reform" yang diharapkan, atau justru Inggris akan memasuki era baru fragmentasi politik yang lebih dalam?
