Backlog Perumahan Nasional Turun, tapi 18 Juta Rumah Tangga Masih Huni Rumah Tak Layak

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka rumah tangga yang belum memiliki rumah atau backlog 1 turun menjadi 9,29 juta pada Maret 2026, turun dari 9,64 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, perbaikan ini masih dibayangi oleh fakta bahwa 18,01 juta rumah tangga lainnya justru menempati rumah milik sendiri yang tidak layak huni, atau yang disebut backlog 2.

Dalam rilis publikasi Statistik Perumahan 2026 di Jakarta, Kamis (13/8/2026), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa penurunan backlog 1 terjadi baik secara jumlah maupun persentase. Angka tersebut turun dari 13 persen menjadi 12,39 persen secara nasional, dan hampir semua provinsi mencatat perbaikan. "Secara nasional terjadi penurunan persentase backlog 1, dan kalau kita lihat berdasarkan provinsi hampir semua provinsi mengalami penurunan," ujarnya.

Meski demikian, perhatian publik justru tertuju pada backlog 2 yang angkanya masih sangat tinggi. BPS mencatat penurunan dari 18,77 juta menjadi 18,01 juta rumah tangga, atau secara persentase dari 25,33 persen menjadi 24,03 persen. Artinya, hampir seperempat rumah tangga di Indonesia masih menempati hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Amalia menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan persoalan hunian layak masih menjadi prioritas pembangunan yang belum tuntas.

Dari sisi distribusi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah backlog 2 tertinggi, sementara Kalimantan Utara mencatat yang terendah dengan sekitar 33 ribu rumah tangga. Menariknya, 37 dari 38 provinsi mengalami penurunan backlog 2, hanya satu provinsi yang tidak. Ini menandakan bahwa perbaikan kualitas hunian mulai merata, meski kecepatannya masih perlu ditingkatkan.

Persoalan lain yang tak kalah memprihatinkan adalah masih tingginya penggunaan atap asbes di sejumlah daerah. BPS mencatat DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase penggunaan atap asbes tertinggi kedua setelah Kepulauan Bangka Belitung. Di ibu kota, 54,59 persen rumah tangga masih menggunakan asbes, padahal rata-rata nasional hanya 9,34 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa kualitas bahan bangunan dan kesadaran akan risiko kesehatan masih menjadi tantangan besar.

Penurunan backlog yang terjadi, meskipun menggembirakan, masih jauh dari target ideal. Dengan backlog 2 yang hampir dua kali lipat backlog 1, pemerintah perlu memfokuskan diri tidak hanya pada pembangunan rumah baru, tetapi juga pada perbaikan kualitas hunian yang sudah ada. Program renovasi rumah tidak layak huni dan sosialisasi penggunaan material yang lebih aman menjadi langkah yang mendesak.

Ke depan, pertanyaannya adalah: mampukah pemerintah mempercepat laju penurunan backlog 2 agar tidak tergerus oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi? Data BPS kali ini menjadi pijakan penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perumahan nasional, sekaligus mengingatkan bahwa rumah layak huni bukan sekadar angka statistik, melainkan kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.