Pembaruan Buku Pelajaran: Komisi X Minta Pakar dan Uji Publik, Bukan Sekadar Ganti Sampul

Wacana pembaruan buku pelajaran nasional yang digagas pemerintah menuai catatan kritis dari parlemen: revisi tidak boleh berhenti pada perbaikan sampul, melainkan harus menyentuh substansi materi dengan melibatkan pakar pendidikan dan melewati uji publik yang transparan. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan hal itu di kompleks parlemen Senayan, Kamis (13/8), merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang tengah mematangkan evaluasi buku ajar dari jenjang SD hingga SMA.

Menurut Lalu, perubahan buku pelajaran berisiko menjadi ajang tarik-menarik kepentingan jika prosesnya tertutup. Ia mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi publik sebelum buku baru diedarkan, agar tidak muncul tudingan bahwa materi disusun sepihak. "Uji publik penting supaya tidak ada opini bahwa ini dikerjakan kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu," ujarnya, menekankan perlunya akuntabilitas dalam setiap tahap revisi.

Kekhawatiran lain yang disuarakan politikus itu adalah potensi komersialisasi buku ajar. Ia mengingatkan agar buku baru diberikan gratis kepada seluruh pelajar, termasuk di daerah terpencil, dan tidak menjadi "ladang bisnis baru". Pernyataan ini relevan mengingat sejarah panjang praktik peredaran buku mahal yang membebani orang tua siswa, terutama di luar Pulau Jawa.

Di sisi eksekutif, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa evaluasi ini berawal dari temuan langsung Presiden saat meninjau sejumlah sekolah. Prabowo mendapati banyak buku yang fisiknya mudah rusak, bahkan sudah usang, serta ukuran huruf yang terlalu kecil sehingga memaksa anak-anak membaca dalam jarak sangat dekat—kondisi yang berisiko merusak kesehatan mata. "Beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya," kata Teddy di Jakarta, Jumat (7/8).

Langkah berikutnya, pemerintah berencana membandingkan kualitas buku ajar nasional dengan negara tetangga sebagai tolok ukur. Namun, pengamat pendidikan menilai pembandingan semacam ini perlu hati-hati agar tidak sekadar meniru sistem asing yang belum tentu cocok dengan konteks lokal. Kurikulum merdeka yang tengah berjalan pun seharusnya menjadi dasar, bukan justru ditinggalkan.

Bagi orang tua dan pelaku industri penerbitan, wacana ini membawa implikasi ganda. Di satu sisi, peningkatan kualitas buku diharapkan menunjang literasi dan kesehatan siswa; di sisi lain, perubahan besar berpotensi menggeser peta bisnis penerbitan yang selama ini mengandalkan penjualan buku wajib. Pemerintah perlu memastikan transisi ini tidak memicu gejolak di sektor usaha kecil menengah yang selama ini menjadi mitra distribusi.

Yang belum jelas adalah jadwal pasti peluncuran buku baru dan mekanisme pendanaannya. Apakah anggaran akan bersumber dari APBN murni atau melibatkan skema kemitraan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah program ini benar-benar berpihak pada siswa atau justru menciptakan masalah baru di tengah jalan.