Pergantian Pemimpin Oposisi Malaysia: Tuduhan PAS 'Bully' Bersatu Warnai Sidang Parlemen
Baca dalam 60 detik
- Hamzah Zainudin kembali menjabat Pemimpin Oposisi Malaysia pada 18 Juni 2026, menggantikan Ahmad Samsuri Mokhtar yang hanya bertahan tiga pekan.
- Pergantian ini memicu ketegangan di Dewan Rakyat, dengan anggota parlemen oposisi saling sindir dan tuduhan PAS mendominasi koalisi Perikatan Nasional.
- Ketua Dewan Rakyat menegaskan pengangkatan Hamzah sah secara konstitusi, namun perombakan kursi menunjukkan pergeseran dinamika internal oposisi.

Sidang Dewan Rakyat Malaysia pada Senin (22/6) diwarnai adu mulut singkat setelah pengangkatan kembali Datuk Seri Hamzah Zainudin sebagai Pemimpin Oposisi. Ketegangan muncul ketika anggota parlemen dari kubu pemerintah dan oposisi saling lempar tuduhan, termasuk klaim bahwa Partai Islam Se-Malaysia (PAS) tengah 'mengintimidasi' mitra koalisinya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).
Keributan bermula saat Ketua Whip Oposisi, Datuk Seri Takiyuddin Hassan, membela Hamzah yang merupakan anggota parlemen Larut. Takiyuddin menegaskan bahwa Hamzah masih menjadi anggota partai politik terdaftar dan pengangkatannya tidak melanggar Pasal 49A Konstitusi Federal tentang larangan lompat partai. โPemimpin Oposisi Parlemen Malaysia bukanlah anggota independen. Ia adalah anggota parlemen dari partai politik yang sah,โ ujarnya di hadapan sidang.
Namun, Khoo Poay Tiong dari Partai Tindakan Demokratik (DAP) mempertanyakan perubahan kepemimpinan oposisi yang dinilainya mencerminkan keretakan dalam Perikatan Nasional (PN). โKetika pemimpin oposisi tiba-tiba berubah seperti ini, sepertinya ada pertengkaran antara PAS dan Bersatu,โ sindirnya. Takiyuddin menimpali dengan perumpamaan perubahan Menteri Besar Pulau Pinang yang bisa berganti kapan saja.
Khoo kemudian melontarkan tuduhan lebih keras bahwa PAS tengah mendominasi Bersatu. โPAS mengintimidasi Bersatu. Itu sebabnya pemimpin oposisi terus berubah seperti ini. Ini tidak profesional sama sekali,โ tegasnya. Ketua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, berkali-kali meminta ketertiban dan mengatakan โcukupโ saat perdebatan memanas. Anggota parlemen PN dari Parit Buntar, Mohd Misbahul Munir Masduki, ikut campur dan meminta Khoo duduk, menuduhnya mengganggu jalannya sidang.
Johari menjelaskan bahwa ia telah meneliti semua dokumen dan mengonfirmasi Hamzah sebagai pemimpin oposisi. โSaya sudah memeriksa dan meneliti seluruh dokumentasi, dan saya telah memastikan sebelumnya bahwa anggota Larut adalah pemimpin oposisi saat ini. Jadi tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Mungkin Kota Melaka datang terlambat dan melewatkan penjelasan saya,โ ujarnya. Khoo membantah dan mengaku sudah hadir sebelum pukul 10 pagi.
Pergantian ini terjadi setelah Hamzah sempat digantikan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar (Kemaman) pada 21 Mei hingga 10 Juni. Perombakan kursi parlemen juga menempatkan mantan Ketua PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, tidak lagi duduk di bangku depan oposisi. Langkah ini menimbulkan spekulasi mengenai kohesi internal PN menjelang pemilihan umum mendatang. Bagi Indonesia, dinamika politik Malaysia kerap menjadi barometer stabilitas kawasan, terutama dalam konteks kerja sama bilateral dan investasi lintas batas.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah koalisi oposisi Malaysia mampu menjaga soliditas di tengah perbedaan kepentingan partai anggota. Jika ketegangan terus berlanjut, bukan tidak mungkin perombakan kepemimpinan serupa akan kembali terjadi, menguji ketahanan demokrasi parlementer negeri jiran.



