Jerman Gempur Pertahanan Indo-Pasifik Lewat Pangkalan Eks-AS di Filipina

Kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Manila pada pertengahan Juni lalu bukan sekadar seremoni diplomatik. Di balik jabat tangan dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr., terdapat kesepakatan investasi bernilai miliaran dolar yang melibatkan Lufthansa Technik di Pangkalan Clark—bekas markas udara Amerika Serikat yang kini disulap menjadi pusat logistik dan aviasi. Langkah ini, menurut para pengamat, menandai pergeseran strategi Jerman yang mulai mengaburkan garis antara kepentingan ekonomi dan pertahanan di Indo-Pasifik.

Clark bukan lagi sekadar bandara alternatif Manila. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan seluas 226.000 meter persegi itu bertransformasi menjadi hub industri dan logistik yang menarik minat investor global. Lufthansa Technik, anak usaha Lufthansa Group, baru saja menandatangani kontrak pengembangan kedua di Clark sejak Mei lalu, setelah sebelumnya memperpanjang kerja sama di Bandara Internasional Manila. Dindo Manhit, presiden Stratbase Institute, menilai akumulasi komitmen ini menunjukkan bahwa Jerman tengah memasang taruhan jangka panjang pada Filipina sebagai pusat aviasi dan logistik serius di Asia Tenggara.

“Clark kini bukan lagi sekadar alternatif, melainkan gerbang logistik, aviasi, dan industri yang mampu menarik investasi asing bernilai tinggi,” ujar Manhit. Senada, Chester Cabalza dari International Development and Security Cooperation menyebut Clark sebagai “pusat gravitasi masa depan kemajuan Filipina” dan “bukti konsep geopolitik” bahwa aliansi Barat bisa mengungguli Belt and Road Initiative (BRI) China.

Namun, yang membuat langkah Jerman ini menarik adalah ketiadaan perjanjian pertahanan resmi dengan Manila. Jerman juga tidak tercatat sebagai mitra resmi dalam proyek Luzon Economic Corridor—koridor ekonomi yang didukung AS dan Jepang. Meski angkatan laut Jerman kian aktif di perairan Indo-Pasifik, kekuatannya tak sebanding dengan Amerika atau Jepang. Lantas, mengapa Berlin begitu agresif? Menurut Julio Amador, analis keamanan dari Perry World House, keputusan ini harus dibaca dalam konteks ketidakpastian komitmen AS dan meningkatnya kekuatan ekonomi China. “Seperti banyak negara Eropa, Jerman tengah melakukan diversifikasi,” ujarnya.

Gary Ador Dionisio, dekan Sekolah Diplomasi dan Pemerintahan di De La Salle-College of Saint Benilde, menambahkan bahwa apa yang terjadi di Clark bukan sekadar pembangunan ekonomi beraroma strategis, melainkan “munculnya strategi terintegrasi” di mana infrastruktur, logistik, energi terbarukan, dan ketahanan rantai pasok menjadi pilar keamanan nasional. “Kerja sama pertahanan kini dilengkapi dengan keterlibatan ekonomi yang lebih dalam, keduanya tidak lagi dipandang sebagai jalur terpisah,” kata Dionisio.

Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati. Sebagai tetangga dekat Filipina dan sesama anggota ASEAN, Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam stabilitas kawasan. Model Luzon Economic Corridor yang menawarkan alternatif terhadap BRI China bisa menjadi preseden bagi proyek serupa di Indonesia, misalnya di kawasan industri Batam atau Morowali. Namun, tantangan birokrasi dan infrastruktur yang dihadapi Filipina juga relevan: tanpa perbaikan iklim investasi, koridor ekonomi semacam itu hanya akan menjadi wacana.

Pertanyaan besarnya, akankah Clark dan Luzon Economic Corridor mampu memenuhi janji ekonominya? Para analis mengingatkan adanya hambatan sistemik, mulai dari gesekan birokrasi, kesenjangan infrastruktur, hingga tantangan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Cabalza sendiri mengakui bahwa koridor ini adalah “model de-risking bagi ASEAN dan pencegah ekonomi terhadap ketegangan keamanan tinggi”. Namun, untuk benar-benar mematahkan dikotomi lama—keamanan militer dari AS dan ketergantungan ekonomi pada China—dibutuhkan lebih dari sekadar investasi. Dibutuhkan komitmen politik yang konsisten dan tata kelola yang transparan.