PDIP Balas Sindiran Golkar: Bukan Partai Pecandu Kekuasaan Seperti Anda
Baca dalam 60 detik
- PDIP menegaskan tidak akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo karena bukan partai yang kecanduan kekuasaan.
- Partai berlambang banteng itu menyindir Golkar yang selalu berpihak pada penguasa meski kalah pemilu.
- PDIP mengklaim perannya sebagai penyeimbang di DPR justru menjaga demokrasi agar tidak otoriter.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menegaskan partainya tidak akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seraya menyindir Partai Golkar yang disebutnya sebagai partai pecandu kekuasaan. Pernyataan itu merupakan respons atas sindiran Golkar yang mempertanyakan peran PDIP di luar pemerintahan.
Dalam siaran pers yang diterima Sabtu (20/6/2026), Deddy menyatakan bahwa PDIP bukanlah partai seperti Golkar yang, menang atau kalah, tetap ingin ikut berkuasa. "Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," ujarnya. Deddy juga heran ada pihak yang nyinyir terhadap partai yang memilih berada di luar kekuasaan.
Menurut Deddy, PDIP justru menjalankan fungsi check and balance di DPR terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menekankan pentingnya kehadiran partai penyeimbang di tengah mayoritas partai politik yang mendukung pemerintah. "Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda," jelas Deddy.
Deddy mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga perbedaan posisi politik adalah hal wajar dan sehat. Ia memperingatkan bahwa jika semua partai berada dalam pemerintahan, fungsi checks and balances akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi. "Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok," tuturnya.
Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan antara PDIP dan Golkar yang telah berlangsung sejak Pemilu 2024. Golkar, yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah, kerap mempertanyakan sikap PDIP yang memilih oposisi. Namun, PDIP justru menilai Golkar sebagai partai yang tidak konsisten karena selalu berpihak pada penguasa, bahkan saat kalah pemilu.
Bagi pembaca Indonesia, dinamika ini mencerminkan perdebatan klasik antara oposisi dan koalisi dalam demokrasi. PDIP mencoba memposisikan diri sebagai penjaga demokrasi, sementara Golkar dianggap pragmatis. Ke depan, publik akan melihat apakah PDIP mampu mempertahankan sikap oposisinya atau akhirnya tergoda bergabung ke koalisi, seperti yang pernah terjadi pada era SBY.
