Seoul Uji Coba Bus Gratis untuk Lansia: Beban Fiskal atau Investasi Sosial?
Baca dalam 60 detik
- Dewan Kota Seoul mengesahkan rancangan peraturan pemberian subsidi bus bagi warga berusia 70 tahun ke atas, dengan potensi biaya tahunan mencapai 104,7 miliar won.
- Kebijakan ini memicu perdebatan tentang keberlanjutan fiskal di tengah populasi lansia yang mencapai 21,2% dan defisit operasional transportasi umum yang sudah membengkak.
- Ambang usia 70 tahun dalam aturan ini dinilai bisa menjadi preseden untuk menaikkan batas usia penerima manfaat transportasi gratis lainnya di Korea Selatan.
Pemerintah Kota Seoul bersiap meluncurkan skema subsidi atau bus gratis bagi warga lanjut usia (lansia) berusia 70 tahun ke atas, memperluas kebijakan transportasi gratis yang selama ini hanya berlaku untuk kereta bawah tanah bagi warga di atas 65 tahun. Rancangan peraturan yang diajukan oleh Ketua Komite Transportasi Dewan Kota Seoul, Lee Byeong-yoon, telah lolos tahap komite dan dijadwalkan untuk voting paripurna pada Rabu (17/6). Jika disahkan, program ini akan mencakup bus kota dan bus lingkungan, namun tidak termasuk bus ekspres dan antarkota.
Langkah ini menuai kritik karena potensi beban keuangan yang besar. Seoul mencatat 21,2 persen penduduknya adalah lansia, dan angka tersebut terus meningkat. Menurut perkiraan Sekretariat Dewan Kota Seoul, subsidi bus universal untuk semua warga berusia 70 tahun ke atas akan menelan biaya sekitar 104,7 miliar won (setara US$68 juta) pada tahun pertama jika diterapkan mulai 2027. Dengan proyeksi jumlah penduduk berusia 70 tahun ke atas yang naik dari 1,27 juta jiwa tahun ini menjadi 1,63 juta jiwa pada 2031, biaya tahunan diperkirakan mencapai 127,5 miliar won. Total pengeluaran selama lima tahun bisa mendekati 579 miliar won.
Angka tersebut belum termasuk subsidi transportasi yang sudah ada. Seoul selama ini mengoperasikan sistem bus semi-publik dengan kompensasi kepada operator swasta atas kerugian operasional. Tahun lalu, kota ini memberikan dukungan lebih dari 450 miliar won kepada perusahaan bus. Belum lagi tekanan dari putusan pengadilan terkait upah biasa yang diperkirakan akan meningkatkan biaya tenaga kerja di industri bus. Kritikus mempertanyakan apakah Seoul mampu menanggung subsidi transportasi baru sementara operator kereta bawah tanah, Seoul Metro, terus mengeluhkan defisit akibat layanan gratis bagi lansia. Dalam lima tahun terakhir, kerugian transportasi akibat layanan gratis untuk lansia, penyandang disabilitas, dan penerima penghargaan nasional rata-rata mencapai 364,5 miliar won per tahun, dan pada 2025 saja mencapai 448,8 miliar won.
Di sisi lain, para pendukung kebijakan ini berargumen bahwa sistem saat ini tidak adil bagi lansia yang tinggal jauh dari stasiun kereta bawah tanah atau yang sangat bergantung pada bus. Beberapa kota lain di Korea Selatan telah lebih dulu menerapkan program serupa. Daegu mulai memperkenalkan bus gratis untuk lansia pada 2023 dan berencana menurunkan usia kelayakan dari 75 menjadi 70 pada 2028. Daejeon sudah memberikan bus gratis bagi warga berusia 70 tahun ke atas, sementara Incheon akan meluncurkan program serupa untuk usia 75 tahun ke atas tahun ini.
Menariknya, rancangan peraturan ini menetapkan ambang usia 70 tahun, bukan 65 tahun seperti definisi resmi lansia di Korea Selatan. Lee Byeong-yoon menyatakan bahwa angka 70 tahun bisa menjadi acuan untuk diskusi masa depan tentang menaikkan batas usia penerima manfaat kereta bawah tanah gratis. “Perdebatan publik tentang menaikkan usia gratis kereta bawah tanah dari 65 menjadi 70 semakin menguat,” ujarnya. “Menetapkan ambang 70 tahun memberikan satu pedoman yang mungkin bagi diskusi tersebut.” Langkah ini juga dipandang sebagai respons terhadap meningkatnya harapan hidup dan penuaan populasi yang cepat, yang membebani anggaran pensiun, kesehatan, dan transportasi.
Para ahli mengingatkan agar kebijakan ini tidak diterapkan secara terburu-buru. Sohn Jong-pil, peneliti senior di Fiscal Reform Institute, menekankan bahwa program kesejahteraan bersifat tunai sulit untuk dibatalkan setelah berjalan. “Memperluas dukungan tanpa memperkuat akuntabilitas publik dari sistem bus semi-publik memiliki keterbatasan,” katanya. Namun, pejabat kota Seoul menegaskan bahwa peraturan tersebut hanya menyediakan kerangka hukum, bukan kewajiban untuk memberikan layanan gratis tanpa batas. Kota masih dapat menentukan kriteria kelayakan, membatasi jumlah perjalanan bersubsidi, atau memberikan diskon parsial. “Diskusi masih berlangsung mengenai siapa yang harus menerima dukungan dan bentuk program seperti apa yang akan diambil,” ujar seorang pejabat kota.
Bagi Indonesia, kebijakan Seoul ini memberikan gambaran tentang dilema yang mungkin dihadapi ketika populasi lansia terus bertambah. Dengan angka harapan hidup yang meningkat dan urbanisasi yang pesat, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung suatu saat harus memikirkan skema transportasi ramah lansia yang berkelanjutan secara fiskal. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap dengan konsekuensi anggaran dari kebijakan serupa, atau justru perlu mencari terobosan seperti pembatasan jam sibuk atau subsidi bersyarat?
