Prabowo Desak Bank BUMN Turunkan Bunga Kredit UMKM, Targetkan Pembiayaan Lebih Inklusif

Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan jajaran direksi dan komisaris bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memangkas suku bunga kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih rendah dibandingkan kredit korporasi. Arahan ini disampaikan dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan pada Kamis, 18 Juni 2026, sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pembiayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa Prabowo menyoroti ketimpangan suku bunga yang selama ini membebani UMKM. Menurutnya, sektor usaha kecil kerap dikenakan bunga lebih tinggi daripada korporasi besar, padahal kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional sangat signifikan. "Bunga kredit harus lebih rendah karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama UMKM," kata Rosan menirukan pernyataan Presiden.

Arahan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi ingin bank BUMN hanya berorientasi pada profitabilitas semata. Prabowo menekankan bahwa Himbara harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas melalui perluasan akses pembiayaan yang adil. Kapitalisasi pasar gabungan Himbara yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun—setara 10% dari total nilai perusahaan di bursa—menuntut kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Kepala Badan Pelaksana BUMN, Dony Oskaria, menambahkan bahwa Presiden juga menyoroti pentingnya pembiayaan sektor pangan dan penguatan ekonomi mandiri. Perbankan Himbara diharapkan tidak hanya menjadi penyalur kredit, tetapi juga agen pembangunan yang mendukung program strategis pemerintah. "Arahan Presiden menjadi dorongan bagi kami untuk memastikan Himbara tidak hanya tumbuh kuat, tetapi juga semakin bermanfaat bagi rakyat," ujar Dony dalam keterangan tertulis.

Pertemuan tersebut juga membahas perlunya menjaga profesionalisme, tata kelola yang baik, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan. Meski dituntut lebih agresif menyalurkan kredit UMKM, bank-bank BUMN tetap harus menerapkan manajemen risiko yang prudent. Langkah ini dinilai sebagai keseimbangan antara misi sosial dan kesehatan finansial perbankan negara.

Bagi pelaku UMKM di Indonesia, arahan ini membawa angin segar. Selama ini, suku bunga kredit UMKM di bank BUMN berkisar 9-14% per tahun, sementara kredit korporasi bisa di bawah 8%. Jika kebijakan ini terealisasi, beban bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan daya saing usaha kecil dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Namun, tantangan implementasi tetap ada, terutama dalam hal mitigasi risiko kredit macet yang lebih tinggi di segmen UMKM.

Ke depan, efektivitas arahan ini akan sangat bergantung pada komitmen masing-masing bank Himbara dalam menyusun skema pembiayaan yang sesuai. Pertanyaannya, mampukah bank-bank negara menurunkan suku bunga tanpa mengorbankan profitabilitas dan kesehatan portofolio? Jawabannya akan menentukan apakah sektor UMKM benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi yang didukung penuh oleh perbankan nasional.