Dukung Calon WNI di Pilpres Kolombia, Trump Dinilai Intervensi Demokrasi

Kolombia akan menggelar putaran kedua pemilihan presiden pada 21 Juni mendatang, dan kontestasi kali ini menyedot perhatian internasional bukan hanya karena persaingan sengit, melainkan juga karena salah satu kandidatnya adalah warga negara Amerika Serikat yang mendapat restu langsung dari Donald Trump. Abelardo de la Espriella, pengacara selebritas berjuluk 'El Tigre', memimpin tipis atas lawannya, senator hak asasi manusia Ivan Cepeda, setelah putaran pertama. Namun, jumlah pemilih yang belum menentukan sikap dan tingginya angka golput masih bisa mengubah peta kemenangan.

De la Espriella bukanlah politisi karier. Ia dikenal sebagai pengacara kontroversial yang pernah membela tokoh-tokoh seperti Alex Saab, orang kepercayaan rezim Maduro di Venezuela yang dituduh melakukan pencucian uang. Dalam kampanyenya, ia kerap mengenakan jersey tim nasional Kolombia—meski sempat dilarang pengadilan—dan menutup pidato dengan salam militer serta yel 'Firmes por la Patria'. Platform kebijakannya jelas berada di spektrum kanan jauh: ia berjanji mengakhiri konflik bersenjata selama puluhan tahun dalam 90 hari melalui ofensif militer, membangun penjara raksasa ala Nayib Bukele, dan bahkan mengancam menarik Kolombia dari PBB, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), serta Sistem HAM Antar-Amerika.

Yang membuat pencalonannya unik sekaligus problematik adalah status kewarganegaraannya. De la Espriella lahir di Kolombia, tetapi kemudian menjadi warga negara AS yang dinaturalisasi dan terdaftar sebagai pemilih Partai Republik. Sumpah setia yang diucapkannya saat menjadi warga AS mengharuskannya meninggalkan 'segala kesetiaan dan ketaatan' kepada negara asing dan bersedia mengangkat senjata membela Amerika Serikat. Pertanyaan mendasar pun mengemuka: bagaimana mungkin seseorang yang telah bersumpah setia kepada negara lain dapat memimpin angkatan bersenjata dan menentukan arah hubungan luar negeri Kolombia?

Kekhawatiran akan intervensi asing semakin menguat setelah Trump memberikan 'dukungan penuh dan total' kepada de la Espriella pada awal Juni. Beberapa anggota Kongres AS menyebut langkah itu sebagai bentuk campur tangan yang tidak pantas. Tak lama kemudian, imigrasi AS menangkap aktivis Kolombia Beto Coral yang tengah mengkampanyekan penolakan terhadap de la Espriella di Miami. Senator Bernie Moreno, yang juga kelahiran Kolombia, justru menyambut penangkapan itu dengan sinis. Sementara itu, de la Espriella sendiri menyatakan akan menjalin hubungan dengan Venezuela melalui Departemen Luar Negeri AS—sebuah pernyataan yang dianggap menyerahkan kedaulatan diplomatik Kolombia kepada Washington.

Fenomena ini tidak lepas dari lanskap media Kolombia yang menurut Reporters Without Borders dikuasai oleh segelintir keluarga bisnis. Para akademisi mencatat media cenderung memberitakan kiri secara lebih keras ketimbang kanan. Pemerintahan Petro yang reformis kerap digambarkan sebagai bencana, sementara ketimpangan struktural dianggap lumrah. De la Espriella juga memanfaatkan ketakutan publik terhadap kejahatan—meski data menunjukkan angka pembunuhan justru menurun drastis dibanding era 1990-an. Pengalaman masa lalu dengan pendekatan 'tangan besi' justru meninggalkan luka kelam: lebih dari 7.800 warga sipil tewas dibunuh tentara pada awal 2000-an dan kemudian dikamuflase sebagai gerilyawan untuk mempercantik statistik.

Kemenangan de la Espriella tidak hanya akan memperluas peta kekuasaan pemimpin otoriter di Amerika Latin, tetapi juga memberi pengaruh lebih besar bagi Gedung Putih di kawasan. Kolombia, negara yang pernah melahirkan salah satu konstitusi paling progresif di kawasan, kini berada di persimpangan: apakah warganya masih percaya pada institusi demokrasi yang mereka bangun, atau justru memilih pemimpin yang bersumpah setia pada negara lain?