China Mengecam Pernyataan PM Jepang di KTT G7: ‘Sangat Mencolok’

China secara terbuka mengecam pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok Tujuh (G7) di Prancis, dengan menyebutnya sebagai tindakan yang “sangat mencolok” dan memperlihatkan upaya Tokyo untuk menggalang sekutu serta memicu konfrontasi. Kecaman ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers, Kamis (19/6/2025), sebagai respons atas pernyataan Takaichi yang menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak pembatasan ekspor rare earth China terhadap Jepang.

Lin Jian menegaskan bahwa Jepang dalam beberapa tahun terakhir secara sistematis membentuk “kelompok eksklusif yang menentang China” di forum-forum seperti G7. Ia menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat kerja sama regional dan hanya memperburuk ketegangan bilateral. “Jepang terus menerus membentuk aliansi yang mengecualikan China, dan ini jelas merupakan upaya untuk mengisolasi serta menekan kami,” ujar Lin.

Kritik Beijing ini muncul di tengah memanasnya hubungan kedua negara setelah Takaichi pada November lalu melontarkan pernyataan kontroversial mengenai potensi krisis Taiwan. Dalam pernyataan di parlemen, Takaichi mengisyaratkan bahwa jika China menyerang Taiwan, Jepang dapat merespons dengan mengerahkan Pasukan Bela Diri untuk mendukung Amerika Serikat. Taiwan, yang merupakan pulau demokratis yang memerintah sendiri, diklaim oleh Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.

Dalam konferensi pers usai KTT G7, Takaichi menyatakan bahwa ia telah mengangkat isu keamanan regional yang melibatkan China. Namun, ia juga menegaskan bahwa tujuan Tokyo untuk membangun hubungan yang “konstruktif dan stabil” dengan Beijing tidak berubah, dan ia terbuka untuk berdialog dengan negara tetangga tersebut. Sikap ganda ini justru menuai kritik tajam dari China. Lin Jian menyebut bahwa seruan dialog yang disertai tindakan konfrontatif adalah “kontradiksi yang mencolok dan telah memperlihatkan kemunafikan Jepang di mata dunia.”

Lin mendesak Tokyo untuk mengambil langkah konkret guna menjaga fondasi politik hubungan bilateral jika benar-benar ingin memperbaiki hubungan. “Kata-kata manis tanpa tindakan nyata hanya akan memperdalam ketidakpercayaan,” tegasnya. Eskalasi ketegangan ini terjadi di tengah persaingan pengaruh antara China dan Jepang di kawasan Asia-Pasifik, termasuk dalam isu rare earth yang menjadi kunci industri teknologi tinggi.

Bagi Indonesia, ketegangan China-Jepang memiliki implikasi langsung mengingat posisi strategis Indonesia di kawasan. Sebagai negara yang juga bergantung pada pasokan rare earth untuk industri elektronik dan baterai kendaraan listrik, pembatasan ekspor China dapat mempengaruhi rantai pasok global. Selain itu, dinamika keamanan di Laut China Selatan dan Taiwan turut mempengaruhi stabilitas regional yang menjadi perhatian Indonesia sebagai anggota ASEAN. Langkah Jepang yang semakin vokal dalam isu keamanan juga dapat mendorong perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan, yang perlu dicermati oleh Jakarta.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Jepang akan konsisten dengan sikap dialognya atau justru semakin memperkuat aliansi militer dengan AS dan sekutu lainnya. Sikap China yang cenderung reaktif terhadap kritik asing juga berpotensi memperburuk hubungan bilateral, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan di Asia Timur. Indonesia, sebagai mitra dagang utama kedua negara, perlu mengantisipasi dampak dari ketegangan ini terhadap kerja sama regional dan multilateral.