Tokyo Siapkan Beasiswa Rp800 Juta per Tahun untuk Pelajar SMA ke Universitas Top Dunia

Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengumumkan program beasiswa penuh bagi siswa sekolah menengah atas negeri di Tokyo yang diterima di universitas-universitas terkemuka di luar negeri. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang metropolitan untuk mencetak sumber daya manusia global yang mampu bersaing di panggung internasional.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam sesi tanya jawab di hadapan perwakilan fraksi utama Majelis Metropolitan Tokyo pada sidang reguler kedua, 16 Juni lalu. Program ini menyasar siswa SMA negeri Tokyo yang berhasil masuk ke perguruan tinggi peringkat 100 besar dunia secara umum, atau 10 besar dunia untuk bidang spesifik seperti musik, seni rupa, seni pertunjukan, dan olahraga.

Berdasarkan keterangan dinas pendidikan setempat, beasiswa diberikan dalam bentuk hibah tanpa kewajiban pengembalian. Nilai bantuan mencapai 8 juta yen atau sekitar Rp830 juta per tahun, dan diberikan selama empat tahun masa studi. Pemerintah Tokyo membatasi penerima dari keluarga dengan pendapatan tahunan tidak lebih dari 20 juta yen, setara kurang lebih Rp2 miliar. Kuota yang disediakan sangat selektif: hanya sekitar 10 siswa per tahun yang akan lolos melalui proses penyaringan.

Pendaftaran program akan dibuka pada Juli tahun ini, sementara penerima beasiswa akan memulai studi pada rentang April 2027 hingga Maret 2028. Koike menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk "semakin mendukung generasi muda yang akan membentuk masa depan Tokyo, agar mereka berani mengambil tantangan secara proaktif."

Bagi Indonesia, program ini menawarkan gambaran konkret tentang bagaimana pemerintah daerah dapat berinvestasi dalam pendidikan lintas batas. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, skema beasiswa penuh tanpa ikatan dinas seperti ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia yang ingin mendorong mobilitas sosial melalui akses ke universitas top dunia. Namun, tantangan utama tentu terletak pada kesiapan anggaran dan kapasitas seleksi yang ketat.

Dalam sidang yang sama, Kepala Biro Layanan Digital Tokyo, Katsumi Takano, juga mengumumkan rencana peluncuran sistem aplikasi perwakilan (proxy) untuk program resmi "Tokyo App". Aplikasi ini memberikan poin senilai total 11.000 yen (sekitar Rp1,1 juta) untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Sistem proxy ditujukan bagi penyandang disabilitas atau penerima perawatan yang kesulitan mengoperasikan ponsel pintar sendiri. Opsi ini akan dapat digunakan oleh kuasa hukum, pasangan, atau anggota keluarga terdekat.

Sidang paripurna sempat terhenti beberapa menit akibat gempa bumi yang terjadi sekitar pukul 19:46 waktu setempat. Meski demikian, agenda pengumuman kebijakan tetap berjalan lancar setelah situasi dinyatakan aman.

Ke depan, keberhasilan program beasiswa ini akan bergantung pada sejauh mana Tokyo mampu mempertahankan kualitas seleksi dan dukungan bagi para penerima. Apakah model ini akan diadopsi oleh daerah lain di Jepang atau bahkan menjadi inspirasi bagi negara berkembang seperti Indonesia? Jawabannya masih perlu diuji oleh waktu dan komitmen fiskal masing-masing pemerintah.