Di Balik Lonjakan Penyelundupan BBM Iran ke Pakistan: Perang, Kemiskinan, dan Bahaya Maut
Baca dalam 60 detik
- Konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga BBM global, mendorong penyelundupan solar dan bensin dari Iran ke Pakistan meningkat drastis.
- Di Balochistan, sekitar 2,4 juta orang bergantung pada jalur ilegal ini karena minimnya lapangan kerja dan kemiskinan struktural.
- Pemerintah Pakistan kesulitan memberantas praktik ini akibat medan perbatasan yang sulit, dugaan suap, dan ketergantungan ekonomi warga.
Perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran telah memicu gelombang baru penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dari Iran ke Pakistan, menguntungkan jaringan ilegal namun membahayakan ribuan pengendara sepeda motor yang nekat mengangkut bensin dan solar di tengah suhu ekstrem dan risiko ledakan.
Mazaar, seorang penyelundup berusia akhir 30-an di Balochistan, setiap hari mempertaruhkan nyawa dengan mengendarai sepeda motor yang dipenuhi lima jeriken berkapasitas 70 liter—total beban mencapai 272 kilogram. Rutenya menembus wilayah gersang bersuhu hingga 50 derajat Celsius, tempat jeriken plastik mudah mengembang dan bocor, menyebabkan kebakaran yang sering merenggut nyawa. "Kami melakukan ini karena tidak punya pilihan lain," katanya kepada BBC World Service.
Menurut laporan intelijen Pakistan yang bocor dan dikutip Nikkei Asia pada 2024, nilai BBM yang diselundupkan dari Iran mencapai 1 miliar dolar AS per tahun. Angka itu diperkirakan meningkat sejak perang mengganggu arus minyak melalui Selat Hormuz, melambungkan harga BBM global dan membuat produk subsidi Iran—yang dijual murah oleh rezim—semakin laku di pasar gelap Pakistan. Pada Mei lalu, lima kilang utama Pakistan mengirim surat kepada pemerintah mendesak intervensi, sementara Dewan Penasihat Perusahaan Minyak melaporkan penjualan BBM resmi anjlok ke titik terendah dalam 27 tahun.
Balochistan, provinsi terbesar namun termiskin di Pakistan, menjadi episentrum praktik ini. Wilayah yang mencakup 44 persen luas daratan Pakistan namun hanya dihuni 6 persen penduduknya ini kaya mineral, tetapi tingkat kemiskinannya setara negara termiskin di dunia. Fida Hussain Dashti, mantan presiden Kamar Dagang Quetta, menegaskan bahwa penyelundupan menjadi "jalur hidup" karena pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja. "Bahkan lulusan MA akhirnya terjun ke bisnis minyak ini," ujarnya.
Irfan, seorang penyandang disabilitas akibat polio, memilih mengangkut solar karena lebih aman daripada bensin. "Saya tidak bisa membawa bensin—kalau terbakar, saya tidak bisa lari," katanya. Kisahnya mencerminkan realitas pahit: bagi banyak warga, risiko terbakar atau tewas di jalan lebih baik daripada kelaparan.
Kompleksitas politik turut mewarnai. Pakistan bertindak sebagai mediator antara Iran dan AS, namun di sisi lain aparat keamanan Pakistan dituduh menutup mata demi suap—tuduhan yang dibantah pemerintah. Iran menyalahkan kelompok kriminal, tetapi Paddy Ginn dari Global Initiative Against Transnational Organised Crime menduga sindikat besar terkait Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) justru memanfaatkan perang untuk memperluas pasar. "Tujuan mereka menghindari sanksi AS," katanya. Iran tidak menanggapi permintaan konfirmasi BBC.
Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi pengingat akan kerentanan negara berkembang terhadap gejolak harga energi global. Ketika rantai pasok resmi terganggu, pasar gelap tumbuh subur—dan yang paling dirugikan adalah warga miskin yang terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan risiko maut. Pertanyaannya, akankah pemerintah Pakistan mampu menawarkan alternatif ekonomi yang layak sebelum lebih banyak nyawa melayang di jalanan gurun?
