Korupsi BGN Jadi Momentum Reformasi: MBG Dibenahi, Fokus ke Penerima Rentan

Kasus korupsi yang membelit Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pemicu perubahan fundamental dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di bawah kepemimpinan baru, lembaga ini tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga menyusun ulang seluruh skema—dari penerima manfaat hingga tata kelola dapur—agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

Kepala BGN Nanik S. Deyang, yang baru dilantik pada Senin (8/6/2026), menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan refocusing penerima manfaat. Sekolah-sekolah dengan siswa yang sudah memiliki akses gizi baik akan dihentikan pasokan MBG-nya. “Rasanya tidak perlu kalau sekolah-sekolah yang tergolong mampu. Di rumah, kebutuhan gizinya kemungkinan juga sudah lebih baik,” ujarnya di Istana Negara. Langkah ini mengindikasikan bahwa angka 63 juta penerima manfaat saat ini kemungkinan besar akan dikurangi secara signifikan.

BGN juga menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi efektivitas 27.877 dapur yang sudah beroperasi. Nanik menegaskan bahwa penataan akan dimulai dari provinsi dengan konsentrasi dapur tertinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. “Setelah penataan selesai, baru kami hitung apakah perlu membuka kembali pembangunan dapur baru atau tidak,” katanya. Dapur yang tidak memenuhi standar kualitas dan operasional akan di-suspend.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa sebagian besar pelaksanaan MBG sejauh ini berjalan sesuai SOP, namun ada klaster masalah yang perlu dibenahi. “Kita butuh penataan menyeluruh. Sebagian besar jalan terus, tetapi ada klaster-klaster yang harus kita tata ulang,” ujarnya di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026). Pemerintah masih melakukan inventarisasi dan belum memutuskan penutupan dapur tertentu.

Untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN menyiapkan skema pendanaan non-APBN. Nanik mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggandeng BUMN melalui dana CSR, serta membuka peluang investasi swasta dan hibah luar negeri. “Untuk 3T, kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN,” tegasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/6/2026). Alternatif lain adalah memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada di daerah terpencil, seperti yang ia temui di Lombok Barat, untuk menghindari pembangunan dapur baru yang tidak efisien.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengumumkan bahwa pemerintah akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi. Langkah ini merupakan respons terhadap kritik konstruktif dari mahasiswa Farhan Fariz Rizqullah yang menilai sasaran MBG belum presisi. “Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya,” jelas Dudung dalam siaran pers, Minggu (14/6/2026). Tiga pilar penataan ulang meliputi standardisasi mutu gizi menu, kelayakan bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan prioritas wilayah rawan gizi dan 3T.

Reformasi besar-besaran ini menjadi ujian kredibilitas BGN pasca-korupsi. Pertanyaan kuncinya bukan hanya apakah anggaran bisa ditekan, tetapi apakah program yang telah menelan biaya triliunan rupiah itu benar-benar mampu memperbaiki gizi anak-anak Indonesia tanpa kembali terjerat masalah tata kelola.