Hutan Sumatera Barat Susut 20.000 Hektar, Konflik Harimau Kian Memuncak

Deforestasi masif di Sumatera Barat memaksa harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) keluar dari habitatnya dan berujung pada konflik dengan manusia yang kian sering terjadi. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 20 kasus interaksi negatif antara satwa dilindungi ini dengan warga di sejumlah kabupaten, seperti Agam, Pasaman, dan Solok Selatan. Kasus terakhir terjadi pada akhir Mei, ketika seekor anak harimau terjerat perangkap babi di Pasaman, disusul kejadian serupa di Agam sehari kemudian.

Analisis citra satelit Sentinel yang dilakukan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI mengungkapkan fakta mencengangkan: sekitar 20.000 hektar hutan lenyap di Ranah Minang dalam kurun 2023–2025. Luas tutupan hutan menyusut dari 1.752.567 hektar menjadi 1.731.672 hektar. Kerusakan ini tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga merambah kawasan konservasi seperti Cagar Alam Malampah, Cagar Alam Barisan, dan Suaka Margasatwa Malampah Alahan Panjang.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Sumatera Barat, Antonius Vevri, mengakui adanya penebangan liar, penambangan, dan pembukaan kebun di area lindung. "Tingkat kerusakan bervariasi, ada yang sudah parah, ada yang masih bisa direhabilitasi, dan ada yang hanya butuh pengamanan," ujarnya. Ade Putra, Kepala Resort Maninjau BKSDA Sumbar, menambahkan bahwa aktivitas ilegal seperti pembalakan, perambahan, perburuan, dan perkebunan masih marak di kawasan konservasi Agam dan Pasaman.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Barat, Tommy Adam, menilai upaya perlindungan in-situ terhadap habitat harimau sangat lemah. "Kawasan habitat harimau sudah terfragmentasi akibat perubahan lahan dan dugaan pencemaran sungai yang menjadi sumber kehidupan satwa," katanya dalam keterangan tertulis. Ia menyoroti pola konflik berulang di Palembayan, Salareh Aia, dan Pasaman, terutama di Cagar Alam Maninjau dan Suaka Margasatwa Malampah. Di SM Malampah, kawasan inti telah berubah menjadi area pertambangan emas ilegal dengan alat berat yang mengganggu satwa. Sementara di Agam Palembayan, hutan terfragmentasi oleh perkebunan sawit.

Catatan Walhi menunjukkan lebih dari 10.000 hektar hutan yang menjadi habitat harimau rusak, tersebar dari hulu DAS Batahan, Pasaman, Kampar, Indragiri, hingga Batanghari. Tommy mengkritik pendekatan BKSDA yang lebih banyak bersifat tanggap darurat ketimbang mitigasi untuk mencegah konflik.

Fernando Dharma dari Yayasan SINTAS Indonesia menjelaskan bahwa konflik terbaru melibatkan anak harimau yang masih dalam masa belajar berburu bersama induknya. "Jika anaknya betina, wilayah teritorinya akan mengikuti induk. Jika jantan, setelah sapih akan mencari daerah baru dan bisa memperebutkan wilayah dengan jantan lain," katanya. Interaksi terjadi di kawasan hutan lindung Palupuh dan Kecamatan Matur, Agam, yang berdekatan dengan ladang dan pemukiman. Ia menekankan bahwa evakuasi anak harimau tidak direkomendasikan tanpa kajian mendalam.

Ekolog satwa liar Sunarto menambahkan bahwa harimau memiliki wilayah jelajah yang luas untuk memenuhi kebutuhan mangsa seperti rusa, kijang, dan babi. Mereka tidak mengenal batas administratif atau pengelolaan kawasan. "Dalam kondisi normal, jika anak harimau terjerat, kemungkinan itu adalah wilayah jelajah induknya," ujarnya. Namun, ia menegaskan bahwa lebih sering perkebunan warga atau perusahaanlah yang masuk dan merusak habitat harimau, bukan sebaliknya.

Konflik harimau sumatera di Sumatera Barat menjadi cermin kegagalan tata kelola hutan dan lemahnya penegakan hukum. Tanpa langkah mitigasi yang serius—seperti penghentian alih fungsi lahan ilegal, restorasi habitat, dan patroli terpadu—bukan tidak mungkin populasi harimau sumatera yang tersisa hanya tinggal 400–500 individu di alam liar akan semakin terdesak. Pertanyaannya, sampai kapan respons darurat terus diutamakan ketimbang pencegahan?