Indonesia Produsen Konten Kekejaman Satwa Terbesar di Dunia: Ancaman Digital yang Terabaikan
Baca dalam 60 detik
- Riset SMACC 2021 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah video kekejaman satwa terbanyak di YouTube, mencapai 1.626 dari total 5.480 video yang teridentifikasi.
- Praktik penyelamatan palsu dan eksploitasi satwa liar di media sosial tidak hanya meraup miliaran tayangan, tetapi juga menormalisasi kekerasan dan mengancam konservasi spesies langka.
- Kolaborasi lintas sektor antara platform digital, pemerintah, dan masyarakat sipil dinilai menjadi satu-satunya jalan untuk memutus rantai kejahatan satwa di era digital.
Indonesia tercatat sebagai produsen konten kekejaman terhadap satwa terbesar di dunia maya, sebuah temuan yang mengungkap sisi gelap industri konten digital Tanah Air. Laporan riset Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC) yang dirilis pada 2021 menunjukkan, dari 5.480 video kekejaman satwa yang teridentifikasi di YouTube, sebanyak 1.626 di antaranya berasal dari Indonesia—jauh melampaui negara-negara lain.
Temuan ini menjadi sorotan dalam pertemuan bertajuk Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC) yang digelar di Bali pada 11-12 Juni 2026. Untuk pertama kalinya, puluhan organisasi perlindungan satwa yang tergabung dalam Asia for Animals Coalition (AfA) duduk bersama dengan perwakilan platform digital, pakar, dan aparat penegak hukum untuk merumuskan strategi bersama memberantas praktik kekejaman satwa di dunia digital.
Nicola O’Brien, Lead Coordinator AfA, menegaskan bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar krisis kesejahteraan hewan. “Ini menyangkut keamanan digital, tata kelola, dan kepercayaan publik,” ujarnya dalam forum yang mengusung tema Building Cross-Sector Collaboration to End Online Animal Cruelty. Menurutnya, skala penyebaran konten kekejaman satwa sudah terlalu besar untuk ditangani oleh satu pihak saja.
Laporan SMACC berjudul Making Money from Misery mengungkap bahwa konten kekejaman satwa telah menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Dari 5.480 video yang dianalisis, sebagian besar menampilkan primata, satwa liar eksotis, kucing, anjing, dan hewan rentan lainnya. Banyak video yang sengaja menempatkan satwa dalam situasi berbahaya agar sang kreator bisa tampil sebagai “penyelamat” demi meningkatkan engagement, donasi, dan pendapatan iklan.
Fenomena ini memiliki dampak serius bagi Indonesia. Selain merusak citra negara, konten kekejaman satwa juga mengancam upaya konservasi. Banyak satwa yang dilibatkan, seperti trenggiling, siamang, dan harimau, termasuk dalam daftar spesies terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN). Krismanko Padang dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mengakui bahwa digitalisasi telah mengubah pola kejahatan satwa. “Dulu perdagangan fisik mudah terdeteksi, sekarang pelaku menggunakan akun palsu dan menjual konten penyiksaan,” katanya.
Yang tak kalah mengkhawatirkan adalah dampak psikologis pada anak-anak. Mary Lou Randour, psikolog dari Animal Welfare Institute, memperingatkan bahwa paparan kekerasan terhadap satwa di usia muda dapat mengubah struktur otak dan menurunkan kapasitas regulasi emosi. Laporan SMACC juga menemukan bahwa anak-anak dan remaja cenderung meniru konten tersebut untuk mencari keuntungan finansial, karena media sosial mengajarkan bahwa menyiksa makhluk rentan bisa diterima dan menguntungkan.
Di sisi penegakan hukum, Nanda P Nababan, pengacara satwa dari Jaga Alam Raya Indonesia (JARI), menyoroti lemahnya pemahaman aparat terhadap animal welfare. “Banyak kejahatan satwa tidak dianggap serius. Pelaku pembunuhan gajah di Sumatera Utara dihukum ringan,” ujarnya. Namun, ia melihat secercah harapan dari kasus perdagangan owa di Tangerang, di mana hakim membebankan biaya rehabilitasi Rp10 juta kepada pelaku setelah JARI mengajukan amicus curiae.
Pertemuan SMACC di Bali menjadi momentum penting untuk mendorong kolaborasi lintas sektor. Sasa Vernandes dari Sintesia Animalia Indonesia menekankan bahwa tidak ada satu pun entitas yang bisa bekerja sendiri. “Kemajuan bermakna hanya bisa dicapai melalui kerja sama pemerintah, platform media sosial, masyarakat sipil, akademisi, dan aparat hukum secara transparan dan saling menghormati,” katanya. Pertanyaannya kini, akankah platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram benar-benar serius menindak konten kekejaman satwa, atau justru algoritmanya terus merekomendasikan konten berbahaya demi mengejar engagement?
