Perang Teluk Mempercepat Puncak Permintaan Minyak Global

Konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel dan Iran yang menutup Selat Hormuz secara efektif telah memicu perubahan fundamental dalam pasar energi global: puncak permintaan minyak bumi (peak oil demand) yang sebelumnya diperkirakan masih satu dekade lagi, kini telah tiba lebih awal.

Menurut Carolyn Kissane, profesor di New York University, gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah modern ini memaksa pemerintah dan industri di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan kehidupan yang lebih sedikit minyak. Apa yang dimulai sebagai guncangan pasokan (supply shock) kini berubah menjadi kisah permintaan (demand story), mengubah asumsi dasar sektor energi tentang pertumbuhan konsumsi minyak yang berkelanjutan.

Sebelum perang, International Energy Agency (IEA) memproyeksikan permintaan minyak global akan naik 2,5 juta barel per hari dari 2024 hingga 2030, mencapai puncak sekitar 105,5 juta barel per hari pada akhir dekade. Namun, setelah konflik, IEA memperkirakan permintaan minyak global pada 2026 akan lebih rendah 1,3 juta barel per hari dibandingkan skenario sebelum perang. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh kondisi ekonomi yang lebih lemah dan harga yang lebih tinggi, tetapi sebagian besar merupakan hasil dari adaptasi.

Adaptasi paling mencolok terjadi di Asia, terutama China. Negara tersebut telah menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan minyak global selama satu dekade terakhir, menyumbang sekitar 60% dari pertumbuhan antara 2015 dan 2024. Namun, perang mempercepat tren yang sudah ada: IEA sebelumnya memperkirakan permintaan minyak China akan mencapai puncaknya pada dekade ini karena adopsi kendaraan listrik, truk berbahan bakar LNG, kereta cepat, dan perubahan demografi. Kini, penurunan impor China yang tajam—melalui pengurasan stok, penyesuaian operasi kilang, substitusi batu bara, dan langkah konservasi—menjadi salah satu alasan utama harga minyak tidak melonjak lebih tinggi.

Lebih dari 100 negara telah menerapkan langkah-langkah darurat seperti minggu kerja empat hari, kebijakan kerja dari rumah, pembatasan AC, penjatahan industri, subsidi darurat, dan pengurangan pajak. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga ekonomi tetap berfungsi dan stabilitas sosial, sekaligus membuktikan bahwa ketahanan energi kini tidak lagi sekadar mengamankan pasokan bahan bakar, melainkan juga mencakup diversifikasi, redundansi, cadangan strategis, infrastruktur yang diperkuat, dan pengurangan ketergantungan pada satu titik rawan.

Bagi Indonesia, implikasinya sangat relevan. Sebagai negara pengimpor minyak bersih, Indonesia rentan terhadap gejolak harga dan pasokan global. Krisis ini mengingatkan akan pentingnya mempercepat transisi energi, memperkuat cadangan strategis, dan mendiversifikasi sumber energi. Langkah-langkah seperti pengembangan biodiesel, elektrifikasi transportasi, dan investasi energi terbarukan menjadi semakin mendesak. Tanpa adaptasi, Indonesia bisa terjebak dalam ketidakpastian pasokan dan tekanan fiskal akibat harga minyak yang tinggi.

Ironisnya, Presiden AS Donald Trump yang kembali berkuasa dengan mengusung dominasi energi Amerika justru mempercepat datangnya puncak permintaan minyak melalui kebijakan perangnya. Bukan karena kebijakan iklim yang tiba-tiba menang, melainkan karena ketidakamanan energi memaksa semua pihak untuk beradaptasi. Warisan abadi perang ini adalah perubahan cara pandang pemerintah, perusahaan, dan konsumen terhadap keamanan energi. Asumsi lama tentang pasokan melimpah, transit yang andal melalui Selat Hormuz, dan keyakinan bahwa gangguan bersifat sementara, kini telah runtuh. Pertanyaannya, apakah negara-negara seperti Indonesia akan mampu memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi energi yang sesungguhnya, atau justru tertinggal dalam era baru pasca-puncak minyak?