G7 di Ambang Pintu: Geneva Bersiap Hadapi Gelombang Protes Massal
Baca dalam 60 detik
- Koalisi 'No-G7' yang terdiri dari lebih dari 60 kelompok akan menggelar demonstrasi besar di Geneva pada 14 Juni 2026, sehari sebelum para pemimpin negara industri berkumpul di Evian, Prancis.
- Kenangan buruk kerusuhan 2003 yang menyebabkan kerugian jutaan dolar membuat otoritas Swiss dan Prancis mengerahkan puluhan ribu personel keamanan, termasuk militer, untuk mengamankan jalannya KTT.
- Ketegangan geopolitik akibat perang AS-Israel melawan Iran sejak Februari lalu diperkirakan akan mewarnai diskursus di dalam dan luar ruang pertemuan G7.
Ribuan demonstran dari koalisi anti-G7 diperkirakan akan membanjiri jalan-jalan Geneva pada Minggu (14/6/2026) di bawah pengawasan ketat aparat keamanan, sehari sebelum para pemimpin negara industri menggelar pertemuan tahunan di Evian, Prancis. Kota yang berjarak sekitar 40 kilometer dari lokasi KTT itu bersiap menghadapi potensi kericuhan, mengingat trauma kerusuhan 2003 yang mengakibatkan kerugian material hingga jutaan dolar.
Koalisi yang menamakan diri 'No-G7' ini merupakan gabungan lebih dari 60 asosiasi, serikat pekerja, dan kelompok sayap kiri. Mereka berencana menyuarakan penolakan terhadap apa yang disebut sebagai "fasisme dan imperialisme" yang diwakili oleh negara-negara anggota G7. Demonstrasi ini menjadi puncak dari rangkaian aksi yang telah direncanakan selama berbulan-bulan, meskipun rencana awal untuk menggelar 'counter-summit' di kota perbatasan Annemasse, Prancis, harus dibatalkan karena pembatasan dari otoritas setempat.
Suasana di Geneva benar-benar berubah. Toko-toko, supermarket, gedung teater, dan universitas—bahkan yang jauh dari rute demonstrasi—terpaksa menutup papan-papan kayu di jendela mereka. Sejumlah acara kota dibatalkan, dan rumah sakit utama telah mendirikan tenda darurat untuk mengantisipasi lonjakan korban. Pemerintah Swiss mengizinkan pawai di jalur memutar di sisi utara kota, jauh dari pusat perbelanjaan mewah, namun tetap mengerahkan pasukan keamanan dalam jumlah besar.
Menteri Keamanan Geneva, Carole-Anne Kast, menyayangkan sikap Prancis yang dinilai tidak menciptakan ruang dialog yang cukup di sisi perbatasannya. "Yang kami sesalkan adalah Prancis tidak menyediakan kondisi yang kondusif untuk semacam pertemuan puncak, kontra-puncak, desa, forum, atau diskusi," ujarnya. Sementara itu, juru bicara koalisi No-G7, Alice Lefrancois, justru optimistis. "Kami berharap akhir pekan yang indah dengan momen-momen menyenangkan. Akan ada petugas keamanan untuk melindungi demonstran dari agresi eksternal, dan juga area keluarga. Kami pikir ini akan menjadi pengalaman yang cukup menyenangkan," katanya.
KTT G7 tahun ini menjadi salah satu pertemuan internasional besar pertama sejak Amerika Serikat dan sekutunya, Israel, melancarkan perang melawan Iran pada akhir Februari lalu. Konflik tersebut telah mengubah peta Timur Tengah dan memperlebar ketegangan transatlantik. Para pemimpin dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan AS—bersama sejumlah pemimpin undangan lainnya—diharapkan membahas dampak perang tersebut, meskipun isu-isu seperti perubahan iklim dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi juga tetap menjadi agenda.
Bagi Indonesia, dinamika KTT G7 ini patut dicermati. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi stabilitas harga energi dan arus perdagangan global. Selain itu, posisi Indonesia yang non-blok dan aktif dalam forum-forum multilateral seperti G20 menjadikan setiap keputusan G7—terutama terkait sanksi atau kebijakan luar negeri—memiliki implikasi tidak langsung terhadap kebijakan luar negeri bebas aktif yang dianut Jakarta. Pertanyaan yang mengemuka: akankah G7 mampu menghasilkan kesepakatan yang meredakan ketegangan, atau justru memperdalam polarisasi global?
