India-Bangladesh Perketat Patroli Perbatasan 4.000 Km di Tengah Ketegangan Migrasi Ilegal

India dan Bangladesh sepakat memperkuat koordinasi keamanan di sepanjang perbatasan darat terpanjang mereka, termasuk berbagi data intelijen dan patroli bersama, di tengah meningkatnya ketegangan akibat tuduhan migrasi ilegal. Kesepakatan itu diumumkan dalam pernyataan bersama setelah pertemuan empat hari para pejabat tinggi perbatasan di New Delhi, Jumat lalu.

Hubungan kedua negara memburuk sejak 2024 setelah penggulingan Sheikh Hasina, yang memicu kebijakan India yang lebih agresif dalam mengidentifikasi dan mendeportasi imigran tanpa dokumen. Dhaka menuduh otoritas India memaksa masuk warga Bangladesh yang dicap sebagai "penyusup ilegal" tanpa proses hukum yang layak. Tuduhan ini telah dikirimkan melalui lebih dari selusin surat diplomatik ke New Delhi.

Dalam pertemuan tersebut, Border Guard Bangladesh (BGB) dan Border Security Force (BSF) India menggambarkan diskusi berlangsung "cordial, positif, dan berpandangan ke depan". Selain patroli, pembahasan juga mencakup persoalan "penyeberangan ilegal, tidak sengaja, dan paksaan" di area perbatasan—isu yang kian sensitif dalam beberapa bulan terakhir.

BGB melaporkan telah menggagalkan beberapa upaya penyeberangan paksa dalam beberapa pekan terakhir. Mereka juga meningkatkan penempatan personel dan meluncurkan kampanye kesadaran di sepanjang perbatasan untuk menangkal praktik tersebut. Sementara itu, partai berkuasa India, Bharatiya Janata Party (BJP), yang menguasai negara bagian perbatasan seperti Tripura, Benggala Barat, dan Assam, menjadikan penanganan migrasi ilegal sebagai prioritas. Sejak tahun lalu, mereka berupaya mendorong kembali warga muslim berbahasa Bengali yang dicap sebagai "infiltrator ilegal" ke Bangladesh.

Bagi Indonesia, dinamika perbatasan India-Bangladesh memberikan pelajaran berharga. Sebagai negara kepulauan dengan perbatasan maritim yang panjang, Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam mengelola migrasi ilegal dan menjaga kedaulatan wilayah. Pengalaman kedua negara dalam mengintegrasikan intelijen dan patroli bersama bisa menjadi referensi dalam kerja sama ASEAN, terutama di kawasan perbatasan Laut Natuna Utara dan Selat Malaka.

Ke depan, efektivitas kesepakatan ini akan sangat bergantung pada komitmen politik kedua negara. Akankah peningkatan patroli dan intelijen mampu meredakan ketegangan, atau justru memicu insiden baru di lapangan? Pertanyaan ini menjadi krusial tidak hanya bagi stabilitas Asia Selatan, tetapi juga bagi arsitektur keamanan regional yang lebih luas.