Musim Kemarau 2026: 56% Daratan Indonesia Alami Kekeringan Ekstrem, BMKG Rilis Peta Kerawanan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa musim kemarau tahun ini akan lebih kering dari biasanya, dengan lebih dari separuh daratan Indonesia berpotensi mengalami kekeringan ekstrem. Dalam pemutakhiran data hingga akhir Mei 2026, BMKG mengidentifikasi 482 zona musim—mencakup 56,18 persen luas daratan nasional—yang diprediksi memiliki sifat kemarau di bawah normal, atau jauh lebih kering dibandingkan rata-rata historis.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa wilayah terdampak mendominasi hampir seluruh sentra populasi dan pertanian utama di selatan khatulistiwa. "Wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal, yaitu sebagian Sumatera, keseluruhan Pulau Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Pulau Papua," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/6).

Fenomena ini dipicu oleh pola monsunal yang khas, di mana satu puncak musim hujan diikuti lembah kemarau yang sangat kontras. Data BMKG menunjukkan bahwa perluasan wilayah kekeringan sudah dimulai pada 200 zona musim (11,83 persen daratan) per akhir Mei, ditandai dengan warna kecokelatan pada peta sebaran iklim nasional. Lonjakan drastis diproyeksikan terjadi pada Juni 2026, dengan tambahan 198 zona musim baru (31,6 persen daratan), termasuk DKI Jakarta bagian selatan dan sebagian besar Pulau Kalimantan.

Memasuki Juli, pergerakan kemarau akan merambah 66 zona musim lainnya, mencakup Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, hingga Maluku Utara. Sebaliknya, BMKG mendeteksi anomali lokal akibat efek topografi di tujuh zona musim (0,68 persen daratan) yang justru bersifat lebih basah, yakni di Bengkulu, Gorontalo bagian utara dan selatan, serta sebagian kecil Nusa Tenggara Timur.

Ardhasena menekankan bahwa pembagian zona musim ini didasarkan pada perhitungan referensi periode normal curah hujan jangka panjang antara tahun 1991 hingga 2020 untuk menjamin akurasi data. "Oleh karena itu, BMKG meminta para pengambil kebijakan di tingkat daerah untuk mencermati peta kerawanan zona musim ini sebagai basis data utama dalam menyusun rencana kedaruratan yang spesifik di wilayah masing-masing," jelasnya.

Bagi Indonesia, ancaman kekeringan ekstrem ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian—yang menjadi tulang punggung ekonomi banyak daerah—tetapi juga pada ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, dan risiko kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah di wilayah terdampak, terutama di Pulau Jawa dan Bali, perlu segera mengaktifkan langkah antisipatif seperti normalisasi waduk, penyediaan pompa air, dan distribusi bantuan air bersih. Pertanyaan yang kini mengemuka: sejauh mana kesiapan daerah dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih kering dari biasanya ini?