Visa AS Ditolak, 11 Petinggi Timnas Iran Tak Bisa Hadiri Piala Dunia 2026
Baca dalam 60 detik
- Sebanyak 11 anggota delegasi Iran, termasuk presiden federasi, gagal mendapatkan visa AS untuk Piala Dunia 2026 meski tim sudah pindah markas ke Meksiko.
- Empat dari 15 pengajuan visa yang semula ditolak berhasil diajukan banding dan disetujui, namun enam lainnya kembali ditolak dan satu memilih tidak mengajukan ulang.
- Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi visa Piala Dunia 2026, termasuk penolakan terhadap wasit asal Somalia dan pembatasan suporter Iran oleh otoritas AS.

Sebanyak 11 anggota delegasi Timnas Iran dipastikan tidak bisa mendampingi skuad utama di Piala Dunia 2026 setelah permohonan visa mereka untuk memasuki Amerika Serikat ditolak. Padahal, Iran telah memindahkan basis pemusatan latihan ke Meksiko demi mengantisipasi kendala perjalanan akibat ketegangan diplomatik antara Teheran dan Washington.
Dari 15 orang yang awalnya ditolak, hanya empat yang berhasil memenangkan banding setelah mengajukan ulang dari Meksiko. Mereka yang lolos terdiri dari seorang analis staf teknis dan dua pejabat departemen internasional federasi. Namun, enam anggota lainnya kembali ditolak, termasuk Presiden Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) Mehdi Taj, seorang wakil presiden, dua administrator tim, petugas media, dan petugas keamanan. Seorang petugas media lainnya memilih tidak mengajukan ulang.
Penolakan visa ini menjadi buntut dari kebijakan Amerika Serikat yang melarang masuknya individu yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menyatakan bahwa pemain Iran dipersilakan hadir, tetapi mereka yang terkait IRGC bisa menghadapi pembatasan. Iran sendiri telah mengajukan sepuluh syarat kepada FIFA untuk berpartisipasi, termasuk mengizinkan pemain dan ofisial yang pernah bertugas di IRGC.
Kontroversi visa ini bukan yang pertama kali terjadi menjelang Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh AS, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, wasit asal Somalia Omar Artan juga ditolak masuk AS untuk memimpin pertandingan. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter mengkritik keras kebijakan tersebut, menyatakan bahwa negara tuan rumah wajib menjamin masuknya semua tim, ofisial, dan wasit tanpa hambatan. "FIFA tidak boleh mengkompromikan universalitas sepak bola," tulis Blatter di media sosial.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa politik dan sepak bola kerap tak terpisahkan. Meski Timnas Indonesia tidak terlibat langsung, situasi serupa bisa saja terjadi jika Indonesia menjadi tuan rumah turnamen besar di masa depan, mengingat regulasi visa dan keamanan yang ketat. Selain itu, nasib suporter Iran yang tiketnya dicabut menunjukkan betapa rentannya partisipasi penggemar dalam ajang olahraga global akibat ketegangan diplomatik.
Iran sendiri sudah memindahkan basis ke Meksiko sejak awal untuk menghindari masalah perjalanan. Namun, tanpa kehadiran 11 petinggi tim, termasuk presiden federasi, koordinasi teknis dan administratif di lapangan bisa terganggu. Pertandingan pertama Iran melawan Selandia Baru pada 15 Juni di Los Angeles akan menjadi ujian awal seberapa besar dampak absennya para ofisial tersebut terhadap performa tim.
Ke depan, FIFA dihadapkan pada tekanan untuk memastikan prinsip universalitasnya tidak dikorbankan oleh kebijakan imigrasi negara tuan rumah. Apakah FIFA akan mengambil langkah konkret untuk menjamin akses semua delegasi, atau justru membiarkan politik mendikte jalannya turnamen? Jawabannya akan menentukan kredibilitas Piala Dunia sebagai ajang olahraga yang inklusif.

