Pilpres Mini di Johor dan Negeri Sembilan: Uji Kepemimpinan Anwar Ibrahim

Pemilihan anggota Dewan Undangan Negeri (DUN) di Johor pada 11 Juli dan Negeri Sembilan pada 1 Agustus mendatang bukan sekadar kontestasi lokal. Dua gelaran ini dipandang sebagai referendum dini terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan koalisi Pakatan Harapan (PH) yang memimpin Pemerintahan Persatuan. Hasilnya bisa menentukan apakah Anwar mampu bertahan hingga akhir masa jabatannya pada 2028 atau justru terpaksa memanggul pemilu nasional lebih awal.

Yang membuat panggung politik di dua negara bagian ini kian panas adalah manuver ganda yang dimainkan oleh United Malays National Organisation (UMNO). Di satu sisi, partai berlambang keris itu masih duduk di kabinet federal bersama PH. Namun di sisi lain, UMNO dan koalisinya, Barisan Nasional (BN), secara terbuka menantang PH dengan mendeklarasikan akan bertarung di seluruh 56 kursi DUN Johor dan 36 kursi di Negeri Sembilan. Sikap ini secara efektif menempatkan PH sebagai lawan politik, bukan mitra koalisi.

Kerumitan bertambah ketika Parti Islam Se-Malaysia (PAS) memutuskan kerja sama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) pimpinan Muhyiddin Yassin. Alih-alih menguntungkan PH, perpecahan di blok oposisi Perikatan Nasional (PN) itu justru membuka peluang terbentuknya poros baru: PAS, faksi pembangkang Bersatu yang dipimpin Hamzah Zainudin, dan UMNO. Jika kesepakatan elektoral ini terwujud, lahirlah blok politik Melayu-Muslim yang potensial menjadi kekuatan dominan.

Bagi Anwar, waktu pelaksanaan pemilu ini sangat tidak menguntungkan. Tekanan ekonomi akibat inflasi dan kenaikan biaya hidup menjadi keluhan utama rakyat. Rencana pemotongan subsidi energi dan perluasan pajak penjualan dan jasa (SST) menambah keresahan. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil seperti Bersih memberikan nilai rendah terhadap capaian reformasi kelembagaan pemerintahan Anwar. Kombinasi ini menggerus popularitas perdana menteri yang belum genap setahun menjabat.

Di internal PH, situasi juga tidak solid. Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang menjadi poros koalisi kehilangan dua tokoh penting, Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad, yang mengundurkan diri dari partai dan kursi parlemen pada pertengahan Mei. PKR kini hanya memiliki 29 kursi di parlemen dan kesulitan memperluas basis di luar pengikut pribadi Anwar. Sementara itu, Parti Amanah Negara (Amanah) yang hanya memiliki delapan anggota parlemen belum mampu menjadi alternatif Islam moderat yang signifikan. Hanya Democratic Action Party (DAP) yang masih kokoh dengan 40 kursi parlemen dan loyalitas kuat dari pemilih etnis Tionghoa.

Jika blok UMNO-PAS-Hamzah benar-benar terbentuk dan bertarung dengan satu kandidat tunggal di setiap daerah pemilihan, maka PKR dan Amanah terancam mengalami kekalahan telak. Sebaliknya, DAP diperkirakan masih bisa bertahan berkat pertarungan tiga sudut di kursi perkotaan dan semi-perkotaan. Hasil asimetris semacam ini — DAP unggul sementara PKR dan Amanah terpuruk — akan mengubah keseimbangan internal PH dan memperkuat dominasi DAP. Lebih jauh, hal itu akan membuktikan bahwa proyek Reformasi Anwar, yang mengusung koalisi multi-etnis pimpinan Melayu, gagal menarik dukungan signifikan dari mayoritas Melayu yang mencapai 60 persen populasi.

Meskipun Anwar tidak ikut dalam kertas suara, namanya akan menjadi pertanyaan diam-diam bagi setiap pemilih di Johor dan Negeri Sembilan. Akankah ia mampu mempertahankan koalisi yang rapuh ini, atau justru menjadi saksi runtuhnya fondasi politik yang dibangunnya? Jawabannya akan mulai terlihat dalam hitungan pekan.